BENGKULU, BE - Pemerintah Kota Bengkulu terkesan tidak serius menjaga dan merawat aset yang dimilikinya. Ini terbukti, tidak hanya aset bergerak berupa mobil dinas (mobnas) yang tidak jelas keberadaannya. Namun tanah seluas 8 hektare milik Pemerintah Kota Bengkulu yang terletak di kawasan Air Sebakul, Kecamatan Selebar diserobot sedikitnya 4 warga setempat.
Ironisnya lagi, penyerobotan tanah tersebut telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir yang dibuktikan dengan telah berbuahnya tanaman sawit orang lain diatas tanah tersebut.
\"Saya tahu betul bahwa tanah itu milik Pemda kota yang dikenal dengan Sirkuit Air Sebakul. Namun sejak beberapa tahun belakangan ini tanah itu diserobot oleh warga. Namun anehnya tidak ada tindakan dari pihak Pemda kota,\" kata salah seorang PNS di lingkungan Pemda kota yang meminta identitasnya tidak disebut.
Menurutnya sawit yang ditanam diatas tanah tersebut sudah besar dan sudah berbuah pasir yang diperkirakan sudah berumur antara 3-4 tahun. Sedangkan pada bagian lainnya masih dalam proses penanaman. Dikonfirmasi, Asisten I Pemkot Dra Rosmidar tidak menampik adanya penyerobotan tanah tersebut. Bahkan ia mengaku dari awal penyeorbotan hingga saat ini sudah ada upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun belum tuntas.
\"Kita tidak pernah membiarkan aset Pemda kota diserobot oleh orang lain, kita telah berupaya untuk menyelesaikannya namun hingga saat ini belum tuntas dan masih dalam proses penyelesaian,\" sampainya.
Ia mengungkapkan bahwa tanah itu memang milik Pemda kota yang dibuktikan dengan sertifikat hak milih (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 1998. Ke depan ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencarikan solusi terbaik, agar permasalah itu dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.
\"Meskipun mereka menyerobot, namun kita tidak bisa langsung mengusirnya secara paksa. Karena mereka juga manusia yang bisa diajak berdiskusi dan berdamai,\" bebernya.
Di singgung soal rencana melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwajib dengan laporan penyerobotan, Rosmidar mengaku belum memiliki rencana sejauh itu. Karena menurutnya lebih baik menyelesaikan masalah dengan berdamai dan kesepakatan dibandingkan diserahkan kepada penegak hukum. \"Belum ada rencana melapor ke polisi, kita tetap mengutamakan perdamaian,\" tandasnya. (400)