Indeks Demokrasi Stagnan

BENGKULU, BE - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bengkulu hingga kini stagnan berada pada kategori sedang. Yakni urutan ke-10 dari 44 Provinsi Bengkulu seluruh Indonesia, dengan perolehan angka 65,48. IDI merupakan pengukuran perkembangan demokrasi secara kuantitatif untuk memberikan gambaran perbandingan  antara satu provinsi dengan provinsi lain. Urutan pertama di duduki oleh DKI Jakarta dengan skor 77, dan disusul Jogjakarta dengan skor 73. Hal ini disampai anggota IDI, Siliwanti saat berdialog dengan Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah di kantor gubernur, kemarin. Siliwanti mengungkapkan, indikator yang membuktikan demokrasi Bengkulu belum berjalan, yakni pengkaderan partai politik minim. Selain itu, masihnya banyak partai politik menggunakan failitas negara untuk berkampanye, minimnya rekomendasi legislatif terhadap eksekutif, jumlah perda yang dihasil legislatif masih sedikit, kelompok kerja (Pokja) IDI Bengkulu belum bekerja dengan maksimal, dan berbagai indikator lainnya. \"Untuk mendapatkan data-data ini, kami menggunakan beberapa metode, yakni review surat kabar, review dokumen pemerintah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik setempat, dan lainnya,\" ujarnya. Sementara itu, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd mengaku, Provinsi Bengkulu telah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) IDI yang diketuai oleh Sekda Provinsi Bengkulu. Pokja tersebut telah dibentuk 2009 lalu, hanya saja Pokja ini belum bekerja dengan maksimal. \"Ke depan Pokja ini harus dioptimalkan sesuai dengan tujuan pembentukannya,\" ujarnya. Menurut gubernur, jika Pokja tersebut telah berjalan maksimal, maka program-programnya pun bisa dimasukkan ke Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu. Di bagian lain, anggota Pokja IDI Bengkulu, Hery Nurali mengakui bahwa selama ini IDI Bengkulu memang belum pernah melakukan sosialisasi dengan maksimal dan berkelanjutan. \"Kami dari BPS hanya mengumpulkan data, dan selama ini data tersebut belum dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu,\" ujarnya. Ia pun berharap agar Pokja tersebut bisa dioptimalkan dan programnya bisa dimasukkan ke RPJMD pemprov, sebagai acuan pembangunan daerah. \"Kami mohon agar Pokja ini dimaksimalkan, sehingga bisa berperan untuk meningkatkan Indeks Demokrasi di Provinis Bengkulu,\" tandasnya. (400)