Jalan ke Sekolah Pakai Izin Menhut

KOTA BINTUHAN, BE - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali mengeluarkan izin prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan di Hutan Produksi Terbatas (HPT). Surat zin bernomor 5.637/kemenhut-VII/2013 untuk jalan sepanjang 2,7 km di Desa Tanjung Aur  menuju SDN 13 Maje dan jalan sepanjang 6,6 km di Desa Sinar Mulaya menuju SDN 14 Maje. \"Jalan tersebut disetujui oleh Kemenhut karena ada lokasi sekolah. Pembangunanya bisa memberikan akses pendidikan yang ada di lokasi tersebut,\" kata Kadishutbang ESDM Kaur Ir Ahyan Endu, kemarin. Sebelumnya, Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje sudah diusulkan dibebaskan dari lokasi HPT, mengingat bukan hanya jalan akan tetapi semua desa yang berpenduduk lebih 800 KK itu lokasi itu. Padahal lokasi desa tersebut sudah difinitif dan sarananya juga telah ada relatif lengkap. \"Kemenhut mengeluarakan izin prinsip hanya untuk jalan ke sekolah. Sedangkan untuk Sinar Mulya (eks Air Bacang) sebelumnya desa tersebut masuk HPT namun tahun 2012 yang lalu sudah dibebaskan, hanya saja jalan yang saat ini menyusul dibebaskan,\" jelasnya. Dengan keluarnya izin prinsip tersebut, kata Ahyan, pihaknya akan menyiapkan persyaratan guna keluarnya izin pinjam pakai. Persyaratan tersebut harus melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Wilayah Lampung dan Balai Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan (BPHH) Wilayah VI Lampung. \"Dalam hal ini sayarat yang harus dipenuhi agar Kemenhut mengeluarkan Izin Pinjam pakai harus dilengkapi syarat yakni pengukuran Pal batas dan inventarisasi tegak. Karena dua syarat ini harus melibatkan dua lembaga yang ada dilampung tersebut,\" jelasnya. Sementara itu, bukan hanya dua jalan yang akan dilengkapi syaratnya. Akan tetapi akan diserempakan kelengkapnya, untuk jalan HPT dari Muara Sahung - Padang Kempas sepanjang 18 KM juga sudah turun Izin Prinsipnya, \"Bararati ada tiga jalan yang HPT yang kini sudah disetujui Kemenhut, saat ini kita lengkapi persyaratanya. Kemudian itu kita kemarin langsung berangkat ke BPKH dan BPHHH Lampung untuk melakukan koordinasi,\" jelasnya. (823)