SKPD Tak Miliki Bidang Perencanaan

TUBEI,BE - SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) di Kabupaten Lebong telah dibentuk sejak pemekaran Kabupaten ini  pada tahun 2003. Sayangnya rata-rata SKPD sampai kini belum memiliki Bidang Perencanaan. Belum dibentuknya bidang Perencanaan ini seringkali membuat progam SKPD tidak berkesinambungan dan terhenti ditahun berikutnya. Terhadap permasalahan ini Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lebong Drs Syamsul Bahri terus melakukan peningkatan mutu PNS dengan melakukan diklat bidang perencanaan. \"Memang masih banyak SKPD yang belum memiliki bidang perencanaan. Kedepanya kita upayakan agar seluruh SKPD mebentuk bidang perencanaan. Hal ini juga sudah kita koordinasikan dengan bagian organisasi Pemda agar melakukan pengkajian terlebih dahulu. Sembari menunggu dibentuknya bidang perencanaan di SKPDs, PNS yang berpotensi kita diklatkan terlebih dahulu,\'\' kata Saymsul. Kepala Bappeda Lebong Fauzi Taher SH melalui Seketaris Bappeda Ir Eddy Ramlan mengungkapkan pembentukan bidang perencanaan di Setiap SKPD lebih memudahkan dalam menyusun perencanaan pembangunan lebong. Adanya bidang perencanaan maka usulan yang disampaikan ke Bappeda lebih matang. Karena telah terlebih dahulu dilakukan pengkajian di SKPD. \"Dengan adanya Bidang perencanaan maka progam pembangunan lebih matang. Kita di Bappeda sifatnya menampung usulan-yang disampaikan baik dari masyarakat maupun dari SKPD sebelum dimasukkan menjadi Progam di APBD,\'\' kata Edi Ramlan. Setelah usulan masuk dipilah dan disesuaikan dengan Tupoksi SKPD. Jika perencanaan sudah matang dari SKPD, memudahkan Pelaksanaan program tersebut. Terpisah Anggota DPRD Lebong Edi Sudiyanto atau lebih dikenal dengan panggilan Edi Miko mengatakan selama ini tidak ada bidang perencanaan. KOndisi itu membuat cukup banyak program yang tidak tepat dengan keinginan masyarakat. Jadi ketika program dijlaksanakan tidak mendapatkan dukungan dari warga. \"Kalau bidang perencanaan ada akan lebih baik,\'\' katanya. Misalnya ada keinginan dari warga maka bisa terlebih dahulu dikaji apakah bisa dilaksankan atau tidak. Dengan adanya bagian perencanaan tentunya juga pembangunan yang dilakukan lebih ter arah bukan hanya sekedar asal ada progam tapi tidak di kehendaki warga.(777)