BENGKULU, BE - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Dr Elektison Somi SH MHum mengatakan, Pemda Kota harus sangat berhati-hati dalam mereasliasikan program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Ia mengingatkan, jangan sampai program ini dipolitisasi oleh partai atau oleh kelompok tertentu. \"Program ini berkaitan dengan anggaran yang begitu besar. Karenanya harus dikucurkan sesuai dengan aturan. Jangan sampai menjadi alat kepentingan politik dan partai,\" ujarnya, kemarin. Karenanya, ia menganjurkan agar Perwal (Peraturan Walikota) yang mengatur masalah Juklak (Petunjuk Pelaksana) dan Juknis (Petunjuk Teknis) program ini dapat dimatangkan sebelum program ini direalisasikan. Salah satu saran yang ia kemukakan adalah terkait pembinaan dan pengawasan secara tepat terhadap penerima manfaat program ini. \"Perangkat hukumnya harus benar-benar matang dalam membahas landasan aturannya. Terutama menyangkut teknis pengembalian dana dan pengawasan terhadap penerima manfaat. Kalau mereka belum siap, jangan dipaksakan,\" imbuhnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu, Dr Fitriani Badar MSi dalam hal ini mengatakan, pihaknya akan menyegerakan pembahasan Perwal Samisake tersebut. Dia menerangkan, bila pihaknya telah selesai dalam melakukan pembahasan, maka ia akan menggelar konferensi pers sebagai bagian dari sosialisasi kepada publik. \"InsyaAllah kalau Juklak dan Juknisnya selesai, maka dalam hitungan hari Perwalnya akan rampung. Setelah itu, kita akan menyerahkan semua persoalan teknisnya kepada Dinas Koperasi dan UKM yang menjadi leading sektor pengelolaan Samisake ini,\" tukasnya. Fitriani menjelaskan, program ini merupakan program utama yang dimiliki oleh Pemda Kota saat ini. Karenya ia berharap ada dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan program ini. \"Program ini terinspirasi dari perjalanan walikota ke daerah-daerah di Kota Bengkulu saat melakukan kampanye. Dari sini beliau berkesimpulan bahwa hal yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah modal untuk berwirausaha. Karenanya program ini menjadi program yang utama dan sudah termaktub dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kita,\" pungkasnya. (009)
Hindari Politisasi Samisake
Kamis 14-11-2013,11:37 WIB
Editor : Rajman Azhar
Kategori :