Dana Jampersal Tak Cair 10 Bulan

KEPAHIANG, BE - Manajemen RSUD Kepahiang mengeluhkan sudah 10 bulan dana jaminan persalinan (jampersal) tak bisa dicairkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Padahal dengan status RSUD Kepahiang yang sudah menjadi badan layanan umum (BLUD), dana klaim pasien Jampersal ini sangat dibutuhkan untuk operasional rumah sakit. \"Rekapan pasien Jampersal sudah kita lakukan, hanya saja setiap akan mengklaim kepada pihak Kemenkes, dana Jempersal yang bersumber dari APBN ini tak kunjung bisa dicairkan. Padahal adanya dana klaim Jampesal ini sangat dibutuhkan pihak kami untuk  pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini,\" ujar Plt Direktur RSUD Kepahiang, H Tajri Fauzan SKm MKes usai menghadiri Paripurna DPRD Kepahaing kemarin. Dikatakannya, selama tahun 2012 sebelumnya klaim dana Jampersal ini sama sekali tidak ada kendala. Hanya saja ditahun 2013 ini pihaknya kesulitan dalam mencairkan dana Jampersal tersebut. \"Dari 30 pasien yang melakukan persalinan di RSUD Kepahiang perbulannya, rata-rata menggunakan layanan Jampersal. Bahkan sebagian diantaranya harus dilakukan operasi sehingga mengeluarkan biaya talangan dari rumah sakit yang besar. Sehingga dengan kondisi belum bisa dicairkannya klaim dana Jampersal ini sangat menyulitkan kami,\" jelasnya. Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kepahiang, H Bambang Purnomo ST menyampaikan pihaknya sudah menerima laporan dari rumah sakit terkait belum dicairkanya dana Jampersal ini. Menurutnya kondisi ini rata-rata dialami oleh seluruh rumah sakit di Indonesia, tentunya dengan status RSUD Kepahiang yang sudah menerapkan BLUD kondisi ini sangat berdampak sekali. \"Kondisi ini sebenarnya kita sangat sayangkan sekali, karena sangat mempengaruhi kinerja pelayanan rumah sakit saat ini. Harapan kita walaupun demikian pihak rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasienya,\" tandasnya.(505)