47 Pegawai PU Diperiksa Inspektorat

TUBEI, BE - Sebanyak 47 Pegawai Negri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lebong dipanggil Inspektorat Lebong. Pemanggilan tersebut karena Pegawai dinilai tidak disiplin berdasarakan rekapitulasi absensi yang dikumpulkan tim penegakan disiplin Pemda Lebong. Hal ini diungkapkan Inspektur Inspektorat Lebong H Kadirman SH MSi kepada wartawan kemarin. \"Iya, tadi pagi (Senin 21/10) kita memanggil 47 pegawai di lingkungan Dinas PU, namun yang hadir hanya 33 orang. Mereka ini dipanggil karena berdasarkan rekap absensi dinas tersebut jarang hadir atau meninggalkan tugas. Tindakan pemanggilan ini dilakukan sesui dengan perintah bupati untuk penegakan disiplin di lingkungan Pemda Lebong. Nah tadi kita memberikan peringatan kepada pegawai tersebut agar tidak mengulangi hal yang sama, jika kedepannya masih melakukan tindakan indisipliner ini maka akan ada sanksi yang lebih tegas,\"  kata Kadirman. Dikatakan Kadirman, berdasarkan rekap yang dikumpulkan Satpol PP tersebut, jelas menyebutkan para pegawai di lingkungan Dinas PU tersebut tidak hadir untuk bekerja, namun tetap juga ada bantahan yang disampaikan oleh para pegawai. Rata-rata alasan yang di kemukakan yakni menjalankan tugas luar. \"Tetap saja ada alasan yang disampaikan para pegawai terkait ketidakhadiran mereka, namun kita menegaskan jika memang ada tugas luara ataupun dinas luar maka harus terlebih dahulu ada surat perintah tugas. Hal ini diperlukan untuk melindungi si pegawai jika terjadi apa-apa pada saat bertugas. Jika SPT tidak ada, mereka dinas luar maka dasar mereka bertugas kan tidak ada. Makanya tadi kita minta setiap menjalankan tugas di luara harus ada SPT,\" kata Kadirman. Untuk itu, demi penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemda Lebong maka tindakan mereka seluruh absen pegawai dari setiap SKPD akan terus dilakukan. Tim penegakan disiplin ini secara rutin akan mengambil rekap absen dan diserahkan ke Inspektorat. Dari temuan tersebut selanjutnya akan dibuat telaah yang disampaikan ke bupati. \"Tim akan terus bekerja untuk menegakkan disiplin, semua hasil telaah akan kita sampaikan ke bupati. Untuk pemberian sanksinya menjadi kewenangan bupati,\" pungkas Kadirman.(777)