Dana Perjalanan Dinas DPRD BS Disorot

KOTA MANNA, BE – Dana perjalanan dinas 25 anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang diusulkan dalam rencana APBDP tahun 2013 mendapat sorotan dari mahasiswa. Hal ini disebabkan anggaran dana yang diajukan dinilai terlalu besar yakni Rp 2 miliar, padahal masa kerja anggota dewan tahun 2013 tinggal menyisakan 3 bulan lagi. “Kami mempertanyakan di penghujung tahun 2013 ini kok DPRD BS menganggarkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 2 miliar,\" ujar Ketua PMII Cabang BS, Nexigo didampingi 4 rekannya saat mendatangi Sekretariat DPRD BS kemarin. Menurutnya, dana itu terlalu besar bahkan terkesan pemborosan dana APBD. Pasalnya banyak wilayah di BS ini yang belum tersentuh pembangunan. Jika DPRD nekat menanggarkan dana perjalanan sebesar itu, Nexigo menilai DPRD BS memang tidak pro rakyat. Apalagi ada informasi yang didapat mahasiswa kalau dana untuk pengadaan obat-obatan bagi Dinas Kesehatan BS tahun 2013 hanya Rp 73 juta dari APBD BS. \"Dana Rp 2 M itu baru untuk perjalanan dinas anggota DPRD BS saja belum lagi untuk perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati yang diperkirakan juga lebih besar. Jadi harapan kami agar APBD BS ini dikelola benar-benar untuk kesejahteraan warga BS,\" harapnya. Sementara itu Ketua DPRD BS, Susman Hadi SP MM didampingi Waka I, Gustian Armadi dan Waka 2, Drs Gunadi Yunir MM serta beberapa anggota DPRD BS lainnya menyebutkan jika dana itu baru perencanaan dan belum disahkan menjadi APBDP 2013. Hanya saja, sambung dia dana untuk kunjungan kerja itu diperlukan agar anggota DPRD BS dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah lain ataupun ke pemerintah pusat guna mencari informasi untuk peningkatan pembangunan daerah. Lebih-lebih saat ini DPRD BS sedang membahas raperda tentang zakat, lalu mutasi dan Raperda pembangunan di BS. Susman beralasan agar Raperda itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan warga BS, maka diperlukan adanya studi banding ke daerah lain sehingga didapat reperensi. \"Adanya anggaran untuk kunjungan kerja itu perlu, namun dalam penggunaan anggaran itu akan sesuai dengan peruntukannya dan tidak harus dihabiskan, jika bersisa akan masuk kas daerah kembali, itu juga kan belum disahkan dan masih ada kemungkina berubah kembali,\" terangnya.(369)