Pemotongan ADD Diprotes

ARGA MAKMUR, BE - Adanya pemotongan ADD yang dipotong pihak BPMPD dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari seratus ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah itu mendapatkan protes kepala desa. Salah satu Kades yang enggan disebutkan namanya mengatakan pemotongan itu dinilai tidak masuk akal. Pasalnya pemotongan itu untuk membayar upah pembuatan laporan pertanggungjawaban pihak BPMPD. Untuk penyelesaian laporan itu setiap desa dipotong hingga mencapai Rp 500 ribu. \"Itukan sudah menjadi tanggung jawab dan tugas pihak BPMPD menyusun laporan itu, tapi kok mereka meminta sejumlah uang ke desa,\" ungkap kades itu. Para kades berharap pihak pemerintah kabupaten segera memberikan kejelasan dan alasan tepat terkait pemotongan anggaran ini. Pasalnya jika dibiarkan terus-menurus akan terjadi penyimpangan-penyimpangan.\"Anggaran BPMD kan sudah ada, kenapa ADD yang diberikan untuk desa tetap dipotong,\" jelasnya. Sayangnya saat akan dikonfirmasi mengenai persoalan itu, Kepala BPMPD Drs Hanta Nasudi sedang tugas luar. Sekretaris Komisi I DPRD BU, M Jafri mengatakan dalam waktu dekat ini dewan akan memanggil pihak BPMPD untuk kejelasan anggaran tersebut. \"Kita juga akan kumpulkan bukti otentiknya dari kades, lalu memanggil BPMPD menjelasan mengenai pemotongan anggaran itu,\" tandas Jafri. (117)