Pajak Hotel dan Restoran Tidak Jelas

ARGA MAKMUR, BE - Tim BPK RI yang diketuai oleh Maurus mendatangi Kabupaten Bengkulu Utara. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Dinas DPKAD BU, Ir Siti Qori\'ah Rosdiana bersama dengan Asisten II Setdakab BU, Ir Untung Pramono MSc, Asisten III, Muzakir Hamidi SSos MM, serta seluruh bendahara seluruh SKPD BU. Dikatakan Maurus,  kedatangan BPK ini bukan untuk melaksanakan audit. Melainkan untuk melakukan konfirmasi terkait pajak hotel dan restoran Provinsi Bengkulu yang dinilai tidak jelas. Sehingga BPK RI melakukan konfirmasi langsung. Kroscek ini tidak hanya di BU, melainkan juga ke kabupaten lainnya. \"Ini memang untuk kepentingan Provinsi Bengkulu, bukan kabupaten. Tinjauan ke kabupaten karena data hotel serta restaurant itu tidak jelas dan terkadang tidak sesuai. BPK tidak ingin melihat SPJnya namun hanya ingin melihat datanya saja seperti apa,\" jelas Maurus. Dijelaskan Maurus pula bahwa data yang tidak sesuai di provinsi adalah seperti pada data pajak hotel, restauran dan reklame yang hanya bernilai Rp 1 miliar lebih dan kita totalkan hanya berkisar Rp 5 miliar. Persoalannya ketika dilihat PADnya itu tidak sinkron sama sekali. \"Nah, yang inilah yang harus kita perbaiki, makanya kami beri waktu selama 2 minggu kepada para bendahara SKPD BU terkait penggunaan anggaran ini, kami meminta tolong bantuannya kepada para bendahara untuk data itu, \" ujar Maurus. Dipaparkannya, pajak restoran dan hotel itu sebenarnya konsumen yang membayar. Hanya saja banyak yang tidak membayarkan kewajiban itu. Bagi pengusaha yang tak membayarkan pajak jika dibawa kejalur hukum itu adalah perbuatan pidana. \"BPK tak ingin dengan adanya kelalaian itu atau minimnya pengetahuan akan menjerumuskan ke jalur hukum, sehingga perlu disosialisasikan kembali,\" terangnya. Sementara itu, Kepala DPKAD BU, Ir Siti Qori\'ah Rosdiana mengatakan bahwa pihaknya berharap kepada seluruh bendahara agar dapat kembali membuka DPA yang ada. Selain itu diharapkan dapat memberikan konfirmasi yang benar. \"Kami dari DPKAD juga meminta data itu nantinya makanya kami harapkan harus benar-benar di data dengan baik,\" singkat Siti. (117)