BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) siap menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua. Pembayaran ini akan dilakukan secara serentak pada Senin 2 September 2013 dengan sistem penjadwalan yang disepakati oleh masing-masing kantor Pos dengan Pemda setempat.
\"Kami sudah siap, baik berupa infrastruktur dan petugas di seluruh lokasi pembayaran di Kantor Pos dan menitik beratkan di komunitas-komunitas. Tahap kedua ini kita akan bagikan BLSM pada 15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS),\" ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan di Jalan Banda, Bandung, Jumat (30/8).
Selain pembayaran dilakukan di Kantor PT Pos, perseroan juga menyalurkan pembayaran BLSM melalui komunitas-komunitas. Hal ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau.
\"Ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau seperti di Indonesia Timur, Papua dan Papua Barat yang jaraknya sangat jauh untuk menjangkau lokasi pembagian BLSM. Makanya kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas supaya ini bisa tersalurkan dengan baik,\" tuturnya.
Di tahap kedua ini perseroan optimis dapat menyaluran BLSM lebih baik lagi dibandingkan bulan Juli lalu. Ditargetkan penyaluran BLSM tahap kedua ini bisa di atas 90 persen.
\"Kita harapkan pembagian BLSM ini jauh lebih rapi, bagus dan cepat dibandingkan tahap pertama. Kita belajar dari periode sebelumnya supaya lebih baik lagi,\" pungkasnya.
Data-data RTS untuk tahap kedua ini didapatkan dari Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sementara PT Pos hanya bertugas untuk menyalurkan BLSM sesuai data yang telah diberikan oleh Kemensos dan TNP2K.
Dalam kesempatan itu, Budi juga mengungkapkan bahwa PT Pos mencatat ada 267.810 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikembalikan pada penyaluran BLSM tahap pertama. Mayoritas warga yang mendapat KPS itu justru menolak pemberian BLSM.
Menurut Budi, penyaluran BLSM tahap pertama pada Juli lalu mencapai 92,8 persen dari 15,53 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Hanya saja, ada 267.810 KPS yang dikembalikan ke PT Pos.
\"Sebanyak 267.810 KPS return atau yang dikembalikan. Jadi dana yang dikembalikan tinggal dikalikan saja, 267.810 dikali 300 ribu atau sekitar Rp 80,34 miliar,\" tuturnya.
Budi menjelaskan, ada 5 kategori KPS yang dikembalikan. Antara lain karena warga memang menolaknya, pindah alamat, penerima tidak dikenal, meninggal, dan alasan lainnya. Dan dari 5 kategori itu, persentase paling besar justru warga menolak KPS.
\"Paling banyak ditolak sebesar 40 persen, meninggal 25 persen, 25 persen tidak dikenal dan sisanya lain-lain,\" pungkasnya. (chi/jpnn)