Eks Caleg Menggugat Bertambah

BENGKULU, BE - Jumlah mantan calon legislatif (Caleg) yang menggugat keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bertambah. Jika diberitakan sebelumnya berjumlah 6 orang, namun detik-detik terakhir pegajuan gugatan Selasa (27/8) ada penambahan 1 orang, sehingga caleg yang menggugat berjumlah 7 orang. Ketujuh caleg yang menggugat tersebut, yakni caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu, Ali Berti dari partai  PPP, caleg DPRD provinsi  dari  PKB dapil Kota, Lukman Asyiek, caleg DPRD provinsi dapil Seluma dari PDIP, Sarsiponi Bahrin,  caleg DPRD provinsi dapil Rejang Lebong dari PPP, Arafik, caleg DPRD Seluma dapil 4 dari Gerindra, Okti Fitriani, caleg DPRD Lenbong dapil 3 Lebong dari PPP, Edy Mufrin dan caleg DPRD Kota Bengkulu dapil 2 dari PDIP, Zulyan Urbayani. \"Ada penambahan satui orang caleg DPRD Kota Bengkulu dari PDIUP atas nama Zulyan Urbayani,\" kata Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu, Saadah Mardliyanti MA, kemarin. Menurutnya, pengajuan gugatan memang sudah ditutup tepat pukul 16.00 WIB Selasa kemarin. Dan berkas yang masuk itulah yang ditelaah dan dikaji pihaknya. \"Berkas ketujuh gugatan tersebut akan kami diperiksa selama 3 hari ke depan yang telah dimulai hari ini (kemarin). Setelah itu diberikan kesempatan melengkapi berkas jika masih terdapat kekurangan berkas,\" terangnya. Setelah perbaikan, berkasnya akan dikaji lagi hingga Bawaslu mengeluarkan keputusan pendahuluan yang berisi diterima atau tidaknya gugatan mantan caleg tersebut. \"Jika gugatannya diterima, maka prosesnya akan dilanjutkan. Jika kami anggap gugatanya tidak layak untuk dilanjutkan, maka berkasnya kami kembalikan kepada yang bersangkutan,\" paparnya. Ali  Berti Ajukan 4 Saksi Gugatan yang dilayangkan salah seorang mantan caleg PPP dapil Bengkulu, Ali Berti, bukan hanya gertak sambal saja. Ali Berti akan memanfaatkan kesemptan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap dirinya. Tidak tanggung-tanggung, mantan Kepala Dishubkominfo Provinsi Bengkulu telah menyiapkan sedikitnya 4 saksi yang akan memberikan keterangan terhadap kasus yang membelitnya. Keempat saksi yang siap memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap kasus Ali Berti itu, yakni dari parti pengusungnya, Wakil Ketua DPW PPP Bengkulu Achmad Yani, mantan KPU Provinsi Okti Fitriani, orang terbelit kasus yang sama Lukman Asyiek, dan saksi ahli sekaligus mantan Rektor Unihaz Dr Yanto Supriadi. \"Hari ini (kemarin,) saya sudah menyerahkan identitas keempat orang yang akan menjadi saksi saya nantinya,\" kata Ali Berti saat menyerahkan berkas saksinya ke kantor Bawaslu provinsi, kemarin. Menurutnya, keempat saksi tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang mengetahui bahwa dirinya mendapat ancaman dari kasus dugaan korupsi yang membelitnya hanya 1 tahun penjara. Di pengadilan Negeri Bengkulu ia divonis bebas, hanya saat kasasi ia divonis 1 tahun penjara. \"Pak Lukman Asyiek mengetahui betul persoalan ini, karena beliau terbelit kasus yang sama dengan saya. Sedangkan saksi dari mantan KPU provinsi, akan menjelaskan bahwa ancaman dan vonis 1 tahun terhadap saya tidak menghalangi saya menjadi caleg,\" terangnya. Selain itu, Ali Berti juga telah menyerahkan bukti berupa keputusan dari Jaksa Penuntut Umum yang mengancamnya hanya 1 tahun penjara, bukan diatas 5 tahun seperti yang tafsir KPU Provinsi Bengkulu. Baginya, menggugat ke Bawaslu bukan sebagai bentuk ia bersikukuh ingin mencalonkan diri, namun ia menginginkan kepastian hukum. Karena menurutnya, terjadi pembunuhan karakter bila ia hanya diancam dan divonis selama 1 tahun penjara sedangkan penafsiran KPU diatas 5 tahun. \"Terlepas saya masih bisa mencalon atau tidak, itu urusan kedua. Yang saya perjuangkan ini adalah  kepastian hukum terhadap diri saya. Siapa tahu nanti saya ingin mengabdi untuk  Bengkulu ini, tetapi terhalang karena penafsiran kasus hukum saya belum tuntas,\" paparnya. Sementara itu, Divisi Penanganan pelanggaran Bawaslu provinsi, Ediansyah Hasan SH belum dapat memastikan  apakah berkas gugatan Ali Berti dapat diterima pihaknya atau tidak, karena belum dikaji dan ditelaah pihaknya. \"Yang jelas, bila tidak menerima keputusan Bawaslu nantinya, penggugat dan tergugat masih memiliki kesempatan membawa masalah ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan,\" terangnya.(400)