Dewan Soroti Predikat WDP

KOTA MANNA, BE - Sidang Paripurna DPRD Bengkulu Selatan dengan agenda pandangan fraksi atas penjelasan Bupati BS terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2012 menyoroti predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yang disandang Bengkulu Selatan sesuai dengan hasil audit Badan pemeriksan keuangan dan pembangunan (BPKP) RI perwakilan Bengkulu beberapa waktu lalu. Para fraksi menilai belum ada hasil nyata dari Pemkab dalam menindaklanjuti predikat WDP itu karena predikat itu sudah disandang oleh Bengkulu Selatan selama 3 tahun ini. Dewan mengharapkan, Pemkab BS harus dapat bekerja keras untuk merobah predikat WDP menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). \"Harapan kami ke depannya BS bisa meraih predikat WTP,\" ucap Drs Minadi juru bicara dari Fraksi Golkar. Senada, juru bicara dari Fraksi PPP, Sudirman juga mengingatkan Pemkab BS untuk dapat bekerja ekstra keras supaya tidak lagi meraih WDP akan tetapi dapat meraih WTP. Apa yang menjadi catatan dari BPKP  dapat ditindaklanjuti. \"Semoga apa yang menjadi catatan BPKP dapat ditindaklanjuti agar tahun depan predikat WDP tidak kembali melekat ke BS,\" imbaunya. Sementara itu Sekkab BS, Rudi Zahrial SE mengakui jika selama ini BS hanya mampu meraih WDP. Ia beralasan, predikat itu disandang BS lantaran aset milik Pemkab BS masih banyak yang belum jelas status kepemilikannya terutama di wilayah Padang Panjang. Hal itu terkendala oleh belum diberikannya hibah Lapter II Padang Panjang dari TNI AU kepada Pemkab BS. Rudi menambahkan, Pemkab BS terus mengupayakan agar Lapter II itu dapat dihibahkan ke Pemkab BS supaya tahun depan masala aset tidak lagi menjadi penyebab BS mendapat WDP. \"Kami terus mengupayakn agar Lapter II dapat dihibahkan TNI AU ke BS dalam tahun ini setelah itu masalah aset tuntas dan penghalang BS raih WTP tidak akan ada lagi,\" ucapnya.(369)