Dilarang Salatkan Jenazah Koruptor

BENGKULU, BE - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),Prof Dr Said Aqil Siradj menyerukan para kiai Nahlatul Ulama (NU) untuk tidak menyalati jenazah koruptor. Karena pejabat yang korupsi adalah musuh bersama. Peryataan ini disampaikan saat tablig akbar dan pelantikan Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama Provinsi Bengkulu di Balai Buntar, Pukul 15.30 WIB kemarin. \"Pejabat yang korupsi adalah musuh bersama. Tidak boleh ada Kiai NU yang menyalati koruptor. Biarkan sopir, tukang taman, atau tukang pijitnya yang menyalati koruptor,\" kata Said. Hal tersebut menurut Said, telah diputuskan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 2002. “Disalati harus, tapi cukup oleh satpamnya, tukang pijatnya, tukang kebunnya, jangan oleh tokoh NU atau kyai,” ujarnya lagi. Beberapa poin keputusan Muktamar NU Tahun 1999 tentang keuangan negara yang harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat dan Keputusan Munas NU Tahun 2002 tentang hukuman yang layak bagi koruptor, yaitu potong tangan hingga hukuman mati. \"Saat ini belum ada pemimpin yang tegas seperti Rasulullah. Beliau pernah mengatakan, Jika anaknya terbukti mencuri, maka dia sendiri yang akan memotong tangannya,\" kata Said. Sikap tegas tersebut hendaknya dilaksanakan oleh pemipin-pemimpin Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri, Jaksa dan sebagainya harus memiliki sikap tegas. \"Kapan sikap tegas juga dilaksanakan Kapolri Timur Pradopo. Kapan sikap tegas itu ditiru SBY, jika anaknya terbukti salah dia akan menghukumnya sendiri,\" katanya. Dia menegaskan bahwa, musuh bersama NU adalah orang yang melanggar hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus mendapatkan saksi berat, baik dari suku dan agama manapun. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, saat mendirikan negara Madinah. \"Negara yang modern dan beradab. Meski terdiri dari banyak suku dan agama, tapi semua pihak harus mentaati hukum. Dengan demikian, jika semua mentaati hukum, negara akan damai,\" ujarnya. Said juga berpesan kepada Pengurus Wilayah NU Provinsi Bengkulu, harus mendukung pemerintahan Provinsi Bengkulu. \"Kalau menyeleweng harus dikritik. Tapi, bukan oposisi untuk menggulingkan gubernur. Saya juga sering mengkritik SBY, tapi tidak diekspos, karena saya bukan oposisi,\" jelasnya. Dia mengatakan pembangunan harus merata di semua wilayah. Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orangf. \"Jangan sampai investasi, kapitas, atau modal hanya dinikmati orang itu-itu saja. Kapan giliran rakyat. Pembangunan harus sampai pada rakyat.  Memang ada Program KUR, tapi berhenti tidak sampai pada rakyat,\" ujarnya.(100)