KOTA BINTUHAN,BE – Dinsosnakertran Kaur melakukan pendataan lahan telah dikeluarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT). Lahan tersebut sudah dijualkan oleh oknum, sehingga diduga SKT palsu. Lahan tersebut hibah dari Pangeran Barlin, seluas 735 hektar, yaitu 400 hektar untuk tranmigrasi. Namun, sisanya 300 hektar tidak jelas. \"Kita masih menyelidiki kemana lahan 300 hektar, jika benar sudah dilakukan pembuatan SKT, siapa yang melakukanya,\" kata Kadisosnakertran Kaur Drs Edi Suardi B, kemarin. \"Kita akan usut semuanya oknum yang membuat SKT tersebut, jika ada kepala desa yang mengeluarkan, kepala desa yang mana. Saat ini tim tengah mengusut adanya SKT tersebut,\" jelasnya. Dijelaskanya, dalam menyikapi hal tersebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Polres kaur, karena untuk mengusut SKT palsu tersebut butuh penyidikan pihak hukum. \"Nantinya akan kita kumpulkan kepala desa di ulu babat, siapa yang berani menjual lahan tranmigrasi tersebut,\" jelasnya. (823)
Selidiki SKT Palsu
Rabu 07-08-2013,18:50 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 06-10-2026,11:30 WIB
Chocolatos Go International! Gandeng BK8 Gresini Racing, Brand Indonesia Ramaikan MotoGP 2026-2027
Selasa 06-10-2026,11:15 WIB
Jadwal Puasa Sunnah Oktober 2026 Lengkap, Cek Tanggal dan Bacaan Niatnya
Selasa 06-10-2026,11:05 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tipis, Bertengger di Level 6.130
Selasa 06-10-2026,16:36 WIB
Kendaraan Mogok Usai Isi BBM, Disperindag Mukomuko Sidak SPBU
Selasa 06-10-2026,11:08 WIB
Vape Disebut Picu Diabetes dan Gangguan Paru, 3 Asosiasi Desak BRIN Buka Data Penelitian
Terkini
Selasa 06-10-2026,16:53 WIB
Pemprov Bengkulu Dorong Percepatan Penyelesaian Persoalan Agraria Lewat Koordinasi Lintas Sektor
Selasa 06-10-2026,16:36 WIB
Kendaraan Mogok Usai Isi BBM, Disperindag Mukomuko Sidak SPBU
Selasa 06-10-2026,16:32 WIB
Empat Saksi Diperiksa di Sidang Dugaan Korupsi SKU PLTA Musi, JPU Lanjut ke Pengadaan AVR
Selasa 06-10-2026,16:20 WIB
Keterangan Tejo dan Tomi Berbeda di Sidang Perkara Bank Bengkulu, Penasihat Hukum Minta Konfrontasi
Selasa 06-10-2026,16:14 WIB