KPU Kota Digugat

BENGKULU, BE - Setelah Komisi Pemilih Umum (KPU) Provinsi Bengkulu mendapat gugatan  dari 4 Caleg DPRD provinsi, kini giliran KPU Kota Bengkulu juga mengalami hal yang sama. Salah seorang caleg  yang coret karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari PDIP, Zulyan Orbayani SH.  Gugatan Zulyan tersebut disampaikan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bengkulu, kemarin (31/7). \"Surat  keberatan dari Zulyan Orbayani sudah disampaikan kepada kami, selanjutkan surat tersebut akan kami bahas dulu,\" kata Ketua Panwaslu Kota, Ir Sugiharto kepada BE, kemarin. Ia mengemukakan, dalam surat keberatan tersebut,  Zulyan mengklaim dirinya tidak pernah diancam diatas 5 tahun  penjara, melainkan  hanya dituntut 1 penjara dalam kasus DPRD gate saat menjabat anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2004-2009 lalu. Sebab itu, Zulyan merasa haknya sebagai warga negara diabaikan oleh KPU Kota Bengkulu. \"Dia tidak terima dan meminta kembali dimasukkan ke daftar calon sementara,\" ujar Sugiharto. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Panwaslu  akan melemparkan persoalan tersebut ke Bwaslu Provinsi Bengkulu, mengingat sengketa pemilu  merupakan kewenangan Bawaslu. \"Surat tersebut kami bahas dulu dalam rapat pleno, selanjutkan kami serahkan Bawaslu untuk menyelesaikannya,\" tukasnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Bengkulu, Darlisyah SPd MSi menyambut baik gugatan caleg PDIP tersebut. Menurutnya, langkah yang tepat jika seseorang merasa kebaratan untuk menggugat guna mencari keadilan. \"Silahkan saja menyampaikan ketidakpuasan ke Panwaslu,\" kata Darlinsyah. Kandati demikian, ia mengaku pencopretan Zulyan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, disebutkan bahwa yang bersangkutan dipidana penjara 1 sampai 20 tahun. \"Kami berkeyakinan bahwa keputusan kami sudah tepat, dan pencoretannya pun sudah melalui mekanisme yang ada,\" tegasnya. Selain itu, kata Darlinsyah, pihaknya juga sudah berkonsultasi ke KPU Provinsi Bengkulu sebelum memutuskan hal tersebut, dan KPU provinsi pun menyampaikan tidak ada persoalan jika mencoret caleg yang terkasus korupsi. Dan KPU Provinsi juga melakukan hal yang sama, yakni mencoret  caleg PPP, Ali Berti.(400)