JAKARTA - Pemerintah diminta tidak tinggal diam dalam menyikapi pengambilalihan kekuasaan dengan menggunakan aksi militer yang terjadi di Mesir. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa sebagai sesama negara anggota OKI (Organisasi Negara Islam), Indonesia harus berani melakukan langkah-langkah yang lebih proaktif.
\"Tawarkan diri menjadi pihak yang bisa memediasi terwujudnya rekonsiliasi para pihak dalam pemerintahan Mesir,\" ujar Lukman di Jakarta, kemarin (28/7).
Menurut dia, langkah proaktif itu penting. Apalagi, Indonesia dan Mesir juga memiliki sejarah panjang dalam hubungan kenegaraan. \"Karena itu, kita punya tanggung jawab besar untuk tetap menjaga dan memelihara perdamaian di Mesir,\" kata Waketum DPP PPP tersebut.
Sebagai negara dengan kekayaan budaya dan sejarah peradaban yang amat panjang, Lukman menilai Mesir tidak boleh dibiarkan berada dalam situasi perang saudara. \"Tidak hanya amat menyusahkan masyarakatnya, perang saudara juga merugikan warga dunia,\" ucapnya.
Terakhir, kelompok militer di Mesir kembali bertindak represif terhadap kelompok presiden terguling Muhammad Mursi. Serangan membabi-buta kembali dilancarkan ke tempat unjuk rasa pendukung Mursi di bundaran Rabiah Adawiyah, Kairo. Dalam insiden tersebut, jumlah korban tewas dilaporkan mencapai 120 orang dan lebih dari 1.000 lainnya terluka.
\"Atas nama rakyat yang berdaulat, model-model pengambilan kekuasaan semacam itu harus dihindari dan diakhiri,\" tegas Lukman. Mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, lanjut dia, bukan penyelesaian yang beradab.
\"Indonesia harus mendorong masyarakat Mesir untuk mau dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah di meja perundingan,\" tandasnya. (dyn/c7/pri)