KARAWANG-Maraknya diskon besar-besaran yang dilakukan sejumlah pasar swalayan, hingga menawarkan harga paling murah menjelang hari raya perlu diwaspadai.
Ketua Forum Perlindungan Konsumen (FPK) Karawang, Eddy Djuenaedy mengatakan, menjelang momen hari raya Lebaran banyak digunakan pebisnis mal atau swalayan untuk melakukan perang obral dan potongan harga (diskon ). Menurutnya tradisi trik “perang diskon” untuk menarik perhatian pengunjung ini merupakan salah satu strategi bisnis dalam upaya meningkatkan penjualan.
Iklan berbagai produk dengan harga murah itu kini makin marak dan tampaknya menjadi tren pebisnis dalam upaya meningkatkan hasil penjualan, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan. “Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk meningkatkan pengawasan. Memang tidak salah strategi bisnis jitu yang dilakukan pengusaha untuk meningkatkan penjualan,” kata Eddy kepada Pasundan Ekspres (Grup JPNN).
Masalahnya, kata Eddy, strategi bisnis melalui obral, diskon besar-besaran dan isi iklan harga murah rentan menyesatkan dan menjebak konsumen. Upaya mengelabui dilakukan umumnya bermain kata-kata dan mencantumkan produk dengan harga paling murah dari produk yang ditawarkan pesaing lain. Kenyataannya harga yang ditawarkan tidak demikian.
Masyarakat yang tidak teliti banyak terkecoh karena permainan kata-kata dan syarat tertentu. ”Dalam banyak kasus, sudah menaikkan harga pokok baru diberikan diskon,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, perang diskon yang diadakan menjelang hari raya perlu dibatasi dan diawasi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan atau pengelabuan masyarakat akibat perang diskon yang diselenggarakan pedagang. ”Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen upaya mengelabui itu dapat dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau denda Rp500 juta,” katanya.
Dalam hal ini menurutnya pemerintah perlu turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tidak cukup fokus pada produk kedaluwarsa maupun izin edar saja, diskon yang menyesatkan, dan promosi yang tidak cocok dengan kenyataan juga harus mulai diprioritaskan. ”Di sisi lain, masyarakat juga harus makin selektif membaca dan tidak mudah percaya isi iklan,” utasnya.(nof/lsm)