TAIS, BE - Sekalipun hanya menerima kuota 30 orang CPNS, Pemkab Seluma tetap mematangkan persiapannya. Salah satunya dengan merancang pendaftaran pelamar secara online. Dengan begitu para pelamar kerja bisa mendapatkan kemudahan dengan format online tersebut. Sebab, tidak perlu datang langsung ke kantor Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Seluma. “Pendaftaran bisa langsung online. Begitu juga dengan tes dilakukan secara online. Kita mempertimbangkan Seluma jauh dari BKN Palembang sehingga masih mempergunakan LJK,” terang Kepala BKD Seluma Drs Suparto MSi Menurutnya, untuk kota yang dekat dengan BKN Palembang, pelaksaaan tes juga dilakukan secara online. Tapi karena Kabupaten Seluma jauh dari BKN Palembang, sehingga masih menggunakan lembaran LJK. Sedangkan untuk pengumuman nantinya dipastikan awal September setelah ada perintah dari BKN pusat dan juga KemenPAN dan RB. Diketahui, Pemkab Seluma mendapatkan kuota CPNS sebanyak 30 orang khusus untuk guru kelas SD dan guru produktif untuk SMK. Sedangkan untuk guru SMP, dan SMA tahun ini belum ada penerimaan. Suparto mengatakan padahal saat ini kebutuhan akan tenaga pegawai di Kabupaten Seluma masih sangat banyak.\"Tapi kita tetap bersyukur karena masih dapat kuota CPNS untuk guru kelas dan produktif,\" ucapnya. Waspadai Penipuan Kendati demikian, Suparto mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak mudah terpacing akan seseorang yang mengutarakan bisa untuk meloloskan menjadi PNS dengan mengeluarkan uang. Dipastikan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini melibatkan KPK, Badan Intelijen Negara (BIN) serta lembaga lainnya. “Tak usah untuk percaya dengan seseorangpun yang mengutarakan bisa untuk meloloskan menjadi PNS,”tegasnya. Disamping itu juga, dalam pemeriksaan lembaran jawaban nantinya melibatkan 10 universitas terbesar di Indonesia untuk pelaksaanaan ujiannya. BKD Seluma juga akan mengumumkan hasil nilai seluruh peserta nantinya. Serta bisa dilihat langsung melalui situs BKD, termasuk kunci jawabannya. “10 universitas besar akan dilibatkan dalam pemeriksaan LJK,”terangnya. Upayakan Penambahan Pemkab Kepahiang terlihat belum puas mendapatkan kuota 50 orang CPNS. Itu pun untuk lowongan tenaga pengajar atau guru. Meski demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Drs H Hazairin A Kadir MM belum bisa memastikan jumlah formasi itu apakah sudah final atau tidak. Sebab masih akan diupayakan penambahan. \"Dibilang final ya final, kalau dibilang belum kami masih akan mengupayakan. Tapi, yang jelas, yang disetujui hanya itu,\" ungkap Sekda Senin (22/7) kemarin. Dikatakannya, mengenai pertemuan pihaknya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), hanya membahas mekanisme penerimaan CPNS saja. \"Itu hanya koordinasi saja soal mekanisme penerimaan CPNS. Tahun ini ada dua tes yang diselenggarakan yakni TKD (Tes Kompetensi Dasar) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Itu berdasarkan rakor di KemenPAN,\" jelasnya. Dijelaskannya, pada pelaksanaan tes nantinya, tidak akan menggunakan sistem Ujian Computer Assisted Test (CAT). Pasalnya sarana yang tidak mumpuni. \"Sepertinya kita belum bisa ujian pakai CAT itu, karena sarana belum mendukung. Jadi, kita tetap akan pakai sistem lama (Lembar Jawaban Komputer),\" tandasnya. Syarat CPNS Bersih Langkah kepala daerah untuk melaksanakan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dipandang skeptis oleh pengamat. Seperti disampaikan Ir Usman Yasin MSi, tes CPNS hanya dimungkinkan bersih bilamana keinginan kuat dari kepala daerah didukung dengan pelaksanaan yang dilakukan secara profesional demi mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. \"Kalau trennya masih ingin mengakomodir para kerabat, tim sukses atau mungkin berfikir tes CPNS adalah ajang untuk mengembalikan ongkos politik yang pernah dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah yang lalu, maka jangan harap tes CPNS bisa bersih,\" katanya saat diwawancarai, kemarin. Bila dilihat dari semangat kepala daerah yang ada di Bengkulu, lanjutnya, upaya untuk menggelar tes CPNS itu dengan bersih sudah tampak. Ditanya mengenai wujud pelaksanaan yang dilakukan secara profesional demi mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, Usman menjawab hal itu dengan 7 syarat utama. Pertama, pelaksanaan tes CPNS itu harus melibatkan beberapa perwakilan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai panitia. Kedua, melibatkan orang-orang yang konsen dengan gerakan anti korupsi. Ketiga, melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keempat, semua lembaran soal setelah dikoreksi harus dikembalikan. Lima, jawaban soalnya diumumkan terbuka. Keenam, laksanakan koreksi jawaban ditempat tes dilakukan. Ketujuh, pengumuman hasil tes CPNS tersebut diumumkan pada hari tes itu dilaksanakan. \"Bila syarat-syarat ini dijalankan, saya kira tak bisa lagi siapapun menolak bahwa memang tes CPNS digelar secara murni dan benar-benar bersih,\" ujarnya. Sementara disampaikan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Kautsar Agus Hutari SSTP MSi, pelibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan tes CPNS meski dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) belum bisa menjamin pelaksanaanya bersih. \"Nepotismenya tetap saja berpindah dari yang sebelumnya peluang itu dimiliki oleh panitia yang biasanya diselenggarakan oleh BKD kepada panitia yang penyelenggaranya adalah dari pihak perguruan tinggi,\" terangnya. Pun bilamana perguruan tinggi ingin dilibatkan dalam hal ini, Kautsar melanjutkan, sebaiknya yang dilibatkan adalah perguruan tinggi luar provinsi. Pasalnya, menurut dia, kemungkinan terjadinya peluang nepotisme akan lebih besar bila dilaksanakan diperguruan tinggi lokal. \"Di Universitas Bengkulu misalnya, pasti mereka kan punya banyak kerabat yang tidak menutup kemungkinan adalah para peserta tes. Tapi kalau diluar lebih heterogen. Tidak semua orang Bengkulu punya kerabat di UGM misalnya atau di UI,\" tandas Kautsar. (009/333/505)
Kategori :