Asuransi Dewan Setahun Anggaran

KEPAHIANG, BE - Proses realisasi asuransi bagi 25 orang anggota DPRD Kepahiang saat ini baru sebatas penyusunan kontrak dengan perusahaan asuransi Kersna selaku pemegang lelang. Menariknya asuransi yang menelan pagu anggaran senilai Rp 402 juta terseut tetap dihitung untuk 1 tahun anggaran. Padahal saat ini saja sudah berjalan satu semester anggaran. \"Kita saat ini sedang dalam proses pembuatan kontrak dengan perusahaan asuransi Kresna selaku pemenang lelang. Jika nantinya pembuatan itu selesai maka tinggal penandatanganan kontrak saja lagi. Jika tidak ada hambatan lain maka asuransi itu bisa digunakan oleh masing anggota DPRD beserta 1 orang istri dan 2 orang anak,\" ujar Sekwan Kepahiang Andri Valentina MSi melalui Kabag Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dewan, Drs M Syafe\'i kemarin (18/7). Dikatakannya, dengan agenda saat ini masih dalam tahap proses pembuatan kontrak, maka secara pasti realisasi asuransi ini baru bisa digunakan anggota dewan pada pertengahan tahun anggaran ini. \"Terkait hal ini tetap saja asuransi tersebut terhitung selama satu tahun anggaran, walaupun realisasi asuransi itu sendiri dimulai pada tengah semester tahun ini,\" jelasnya. Menurutnya, ini dilakukan mengingat pagu anggaran asuransi itu senilai Rp 402, setelah pelalangan Perusahaan Kresna memberikan penawaran senilai Rp 350 juta. Dengan nilai seperti itu maka secara otomatis harus tetap terhitung satu tahun anggaran. \"Kalau dibagi duakan artinya mekanisme asuransi tidak seperti yang ada sekarang, dalam artian tidak perlu lagi pelelangan. Jika dananya dibagi dua, artinya proses asuransi cukup dengan penunjukkan langsung (PL),\" papar Syafe\'i. Sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kepahiang sempat mempertanyakan realisasi asuransi bagi pihaknya ini. Seperti halnya Edwar Samsi SIP MM dan Hariyanto SKom yang mempertanyakan realisasi asuransi, mengingat anggaran yang dialokasikan itu untuk 1 tahun anggaran, sedangkan saat ini sudah menginjak pertengahan tahun. \"Dengan demikian ideal asuransi itu dihitung mulai pertengahan tahun anggaran. Kalau dalam realisasinya tetap terhitung satu tahun anggaran, tidak menutup kemungkinan terkesan menyalahgunakan anggaran,\" ujar Hariyanto. (505)