PEMATANG TIGA, BE- Warga 7 desa di Kecamatan Pematang Tiga kemarin, kembali memprotes perusahaan tambang. Mereka mempertanyakan belum tuntasnya pelaksanaan kesepakatan perusahaan tambang. Atas ganti rugi sarana yang rusak disebabkan aktifitas tambang batubara. Warga mengancam berdemo dengan menghadang jalur lintas jalan, yang dilalui truk batubara dalam waktu dekat. Bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
\"Kami akan terus demo halangi jalan kalau 4 tuntutan kami tak dipenuhi,\" kata Samidan, Kades Pematang Tiga Lama. Adapun tuntutan warga itu antara lain, adanya pembenahan sarana air bersih, ganti rugi lahan longsor, prioritas tenaga kerja dan kenaikan insentif kades dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu.
Protes ini terjadi karena kesepakatan perusahaan batubara hingga saat ini tak jelas realisasinya. Sehingga warga kembali menerima dampak buruk atas ativitas penambangan itu. Dampak dimaksud kata Samidan, air sumur dan sungai menjadi keruh. Serta sejumlah lahan longsor akibat pengerukan tambang batubara yang tak diganti. \"Sudah kami sampaikan uneg-uneg ini,tapi tak ada respon,\" lanjut Samidan.
Di sisi lain, Komisi III yang membidangi masalah pertambangan tampak lelah menanggapi masalah yang berlarut ini. Anggota Komisi III Budi menilai tuntutan waga itu terlalu muluk. Warga terkesan sengaja memanfaatkan situasi untuk menekan perusahaan tambang. Padahal kata Budi, sudah banyak warga yang bekerja di perusahaan tersebut. Masalah air bersih pun perusahaan sudah bisa menyanggupi.
Sedangkan masalah ganti rugi, perusahaan juga sudah membagun pelapis tebing. Sementara untuk masalah insentif Kades, tambahnya itu hanya kebutuhan muluk sang Kades saja. \"Ya itu cuma demo warga saja. Tuntutan mereka juga terlalu muluk,\" kata Budi.
Demikian pula tanggapan Kepala Dinsosnakertrans H Amirul. Bahwasanya demo warga itu tak ada pemberitahuan. Dinsos berpendapat tak bisa masuk ke dalam masalah itu. Lantaran warga juga tak memberi tahu dinsos. sehingga masalah itu tak bisa ditengahi.
\"Kami tidak tahu ada demo warga. mereka juga tak memberi tahu, harusnya mereka menyampaikan surat atau apa. Namun surat juga tidak ada bagaimana kami mau masuk,\" kata Amirul.
Saat ini Dinsos hanya menunggu perkembangan aksi tersebut. (**)