DPRD Kritisi Kinerja ULP

BENGKULU, BE - Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, SE, MBA  kembali mempertanyakan kinerja Unit Layanan Pengadaan ULP Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu.  Pasalnya memasuki pertengahan bulan Juni 2013 ini, secara kasat mata pihak legislatif belum melihat realisasi proses lelang  di ULP untuk pengerjaan jalan dan jembatan, yang didanai oleh APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 ini. \"Kami melihat tidak ada progres dalam pelaksanaan lelang untuk pengerjaan jalan dan jembatan padahal ini sudah pertengahan tahun,\" ujar Suharto. Padahal kata Suharto dalam pembahasan di dewan dan pengusulan proses lelang ke ULP sendiri, diakui Suharto, sebelumnya juga telah dilakukan dari jauh-jauh hari.  Apalagi untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu saat ini juga tidak dijabat seorang Pelaksana Tugas, akan tetapi sudah defenitif.  \"Saya melihat meskipun Dinas PU tidak lagi dijabat oleh Plt tapi Kadis yang baru ini juga tidak ada gebrakannya,\" ujar Suharto. Semestinya tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terutama jalan di wilayah Provinsi Bengkulu. Ia juga menduga atas keterlambatan proses lelang di ULP itu, ada unsur kesengajaan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada kepentingan pihak lain yang diduga bermain, dalam pengerjaan jalan dan jembatan yang di danai uang rakyat Provinsi Bengkulu ini. Dia meminta pihak ULP Provinsi Bengkulu dalam menetapkan pemenang dalam pengerjaan jalan dan jembatan yang didanai APBD Provinsi Bengkulu, agar  betul-betul memilih perusahaan yang bonafit.  Mengingat apabila ada kepentingan lain dibalik ini, ia menduga hasilnya juga tidak akan baik. Disamping itu Ia juga  mengharapkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu agar dapat mengawasi secara ketat setiap pekerjaan jalan dan jembatan, sehingga kualitas pembangunan yang  dihasilkan menjadi lebih baik dan tidak setelah dibangun 1 hingga 2 bulan, ditemukan ternyata sudah rusak kembali. \"Dalam memberikan penilaian terhadap perusahaan rekanan untuk proyek jalan dan jembatan hendaknya perusahaan yang bonafid dan jujur jangan dijadikakn ajang untuk korupsi,\" tegasnya.(100)