BENGKULU, BE - Terkait dengan prediksi pemilihan wakil gubernur (Wagub), anggota Fraksi Perjuangan Rakyat (FPR) DPRD Provinsi Fatrolazi membantah telah menentukan pilihan pada Sultan B Najamudin. Dia menegaskan, hingga saat ini dia belum menentukan pilihan wagub. \"Sebab saya belum ketemu dengan dua calon wagub tersebut. Kalau sudah ketemu, mungkin nanti ada pertimbangan tertentu, yang jelas saya belum menentukan pilihan,\" kata Fatrolazi. Dia mengatakan memang dengan kedua calon yaitu Sultan B Najamudin dan Dian A Syahroza telah membangun komunikasi. Dia memiliki hubungan baik dengan keduanya. \"Komunikasi sudah kita lakukan dengan keduanya, tapi ngomong soal wagub itu belum,\" katanya. Fatrolazi mengatakan akan melihat dulu pemaparan visi dan misi kedua calon tersebut, dalam pidato sebelum pemilihan wagub. \"Bagaimana dia memaparkan kosep sebagai wakil gubernur dalam kapasitasnya sebagai wagub,\" katanya. Di sisi lain, selaku ketua panitia pemilihan Fatrolazi mengatakan pihaknya sedang melakukan verifikasi persyaratan calon wagub yang diserahkan kemarin. \"Semua persyaratan dari A sampai Q harus dipenuhi. Tapi saya yakin, mereka memiliki persyaratan semua karena pejabat negara. Syaratnya hampir sama saat dia mencalonkan sebagai anggota DPD RI atau DPR RI,\" katanya. Dia mengatakan kelengkapan syarat tersebut akan diumumkan pada hari Rabu (12/6). \"Pada hari berikutnya mereka akan pidato memaparkan visi dan misi, dan dilakukan pemilihan pada Jum\'at (14/6),\" katanya. DPRD Provisni terlebih dahulu akan mengesahkan calon wagub dan tatib pemilihan wagub pada Kamis (13/6). Tatib pemilihan wagub bisa saja memberikan peluang untuk kata mufakat, voting terbuka atau voting tertutup, tergantung dengan kesepakatan forum dalam sidang paripurna. \"Tatib akan dibahas pada paripurna nanti,\" katanya. Sudah Disadap Sementara itu, informasi yang diperoleh BE, sebagaian anggota DPRD Provinsi sudah disadap oleh penegak hukum. Hal ini untuk mendeteksi apakah dalam pilwagub tersebut terjadi praktek money politik atau tidak. Meski disadap, para anggota dewan diketahui mengakalainya dengan cara berganti-ganti nomer. Sehingga sulit terdeteksi jika melakukan pembicaraan terkait pilwagub. \"Beberapa anggota dewan saya dengar sudah disadap. Namun sudah terdeteksi, sehingga mereka sangat hati-hati,\" ujar sumber BE. Sebelumnya Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan akan memantau pelaksanaan Pilwagub. Jika masyarakat atau pihak mengetahui adanya praktek money politik atau gratifikasi, dapat melaporkan kapada KPK. KPK telah membuka layanan pesan singkat (SMS) dengan nomor 1575 melalui kerja sama dengan sepuluh operator layanan telekomunikasi. Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, beberapa waktu lalu kepada wartawan. Sepuluh perusahaan itu adalah PT AXIS Telekom Indonesia (Axis), PT Bakrie Telecom (Esia), PT Hutchison Telecom Indonesia (3), PT Indosat (Mentari, IM3, Matrix), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria), PT Smartfren Telecom (Smartfren), PT Smart Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia (Flexi), PT Telekomunikasi Selular (kartu HALO, Simpati, AS) dan PT XL Axiata (XL). Bambang juga menjamin keamanan informasi yang diberikan masyarakat lewat layanan 1575 tersebut. \"SMS yang masuk disampaikan langsung ke mesin penyimpan (server) KPK, artinya dari mesin ke mesin jadi tidak melalui orang perusahaan operator,\" tambah Bambang.(100/**)
Kategori :