Pemkab Akui Batas Desa Bermasalah

KEPAHIANG, BE –Pemerintah Daerah (Pemkab) Kepahiang akhirnya mengakui masalah tapal batas beberapa desa belum diselesaikan. Dikatakan Kabag Pemerintahan Kepahiang, Syamsul Yahemi SH, persoalan tersebut hingga kini masih dalam proses penanganan pihaknya, sehingga ke depan masalah tersebut segera dituntaskan. \"Memang kita tidak bisa memungkiri jika di kabupaten kita ini masih ada beberapa desa yang belum memiliki tapal batas yang jelas. Sehingga dengan kondisi ini tak jarang menyebabkan terjadinya konflik ditingkatan warga, bahkan menyebabkan terkendalanya realisasi beberapa program seperti yang disampaikan BPN Kepahiang dalam merealisasikan prona dan redistribusi. Memang terkait soal realisasi prona itu, BPN juga sudah pernah menyampaikannya ke kita langsung,\" ungkap Yahemi. Hanya saja, lanjut Yahemi, dirinya tetap berharap kalangan warga untuk dapat mendukung program itu, terlebih lagi program itu merupakan demi kepentingan warga itu sendiri. Harapan yang sama juga berlaku bagi program-program lain. \"Terkadang yang kita sayangkan dengan masalah tapal batas ini, kerap dimanfaatkan untuk memecahbelahkan warga. Makanya sejak awal kita telah menghimbau warga jangan mudah terprovokasi,\" kata Yahemi. Dijelaskannya, saat ini pihaknya telah berupaya guna memastikan tapal batas. Yang mana dalam tahun ini akan ada penentuan dan pemasangan tapal batas antar desa yang dimulai dari Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi hingga Muara Langkap. \"Tahap awal penentuan dan pemasangan tapal batas itu diutamakan bagi desa-desa yang berada dipinggir jalan. Kalaupun dananya nanti masih ada barulah lokasi lain,\" ujar Yahemi. Menurutnya, terkait tapal batas ini pihaknya akan melakukan secara bertahap, sehingga tapal batas yang direncanakan akan ditentukan dan dipasang tidak lagi menimbulkan konflik dibelakang hari. \"Beberapa tapal batas antar desa saat ini memang bermasalah. Tapi kita akan berupaya agar hal sedemikian bisa ditanggulangi dengan penentuan dan pemasangan tapal batas itu, sehingga nantinya setiap program yang ada dapat berjalan lancar,\" jelasnya. Sebelumnya, Kepala BPN Kepahiang Supryadi BR A Ptnh mengatakan dengan masih adanya ketidakjelasan tapal batas antar beberapa desa dalam wilayah kabupaten Kepahiang, menyebabkan suatu kendala dalam realisasi prona dan redistribusi. \"Dalam realisasi program ini sebenarnya cukup banyak kendala dilapangan, tetapi yang paling mencolok yakni soal tapal batas antar desa. Dengan kendala tersebut petugas kita sempat dicegat warga saat melakukan pengukuran lahan,\" ujar Supriyadi. (505)