Larang Polwan BerJilbab karena Anggaran tak Masuk Akal

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengkritisi alasan anggaran menjadi dalih larangan bagi polisi wanita (polwan) mengenakan jilbab. Anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman mempertanyakan alasan itu. \"Masa dana untuk jilbab jadi masalah? Alasan yang tidak masuk akal,\" kata Hamidah, Kamis (6/6). Menurut dia, polwan yang ingin mengenakan jilbab ketika tengah berdinas tidak perlu menjadi permasalahan. Hamidah memberikan dukungan pada polwan yang ingin mengenakan jilbab. Kapolri harus mengubah peraturan mengenai seragam kepolisian, sehingga, polwan yang ingin berjilbab bisaa mengenakannya ketika bertugas. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bisa menjadi contoh. Ia menilai, penggunaan jilbab yang rapih tidak akan menganggu aktivitas. Sebelumnya, Mabes Polri menilai aturan mengenai seragam kepolisian sudah lama berlaku. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Agus Rianto menilai harus ada revisi Peraturan Kapolri jika jilbab menjadi bagian seragam kepolisian. Selain itu, ia berdalih penambahan bagian seragam itu akan berdampak pada penggunaan anggaran.