APBB Desak Pelindo Kooperatif

Batu Bara Potensi PAD Terbesar Bengkulu BENGKULU, BE - Kondisi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu saat ini masih jauh dari memadai baik dari segi fasilitas maupun rendahnya pelayanan yang diberikan PT Pelindo II Cabang Bengkulu. Keadaan tersebut berdampak pendistribusian batu bara dari perusahan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Batubara Bengkulu (APBB). Padahal 90 persen pendapatan PT Pelindo II Cabang Bengkulu bergantung pada perusahaan pertambangan batu bara yang tergabung dalam APBB. Demikian diungkapkan konsultan hukum APBB Humizar Hotler Tambunan kepada, BE kemarin (6/5).

Padahal selama ini Provinsi Bengkulu kesulitan dalam memasarkan produk, terutama penjualan dan pengapalan batu bara. Ini karena alur Pelabuhan Pulau Baai yang selalu mengalami sedimentasi atau pendangkalan sehingga menyulitkan kapal berbobot besar (vessel/mother vessel) untuk bersandar. Sudah seharusnya dilakukan pengerukan alur setiap tahunnya.

\"Keterangan PT Pelindo II Cabang Bengkulu biaya pengerukan alur -10 MLWS  sesuai kesepakatan bersama menghabiskan anggaran sebesar Rp 230 miliar. Sedangkan data APBB diketahui selama satu setengah tahun kesepakatan berjalan, perusahaan batu bara telah membayar sekitar Rp 190 miliar. Itu belum termasuk pendapatan PT Pelindo dari sektor lainnya yang juga menggunakan fasilitas pelabuhan, biaya pengerukan alur pelabuhan sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan batu bara,\'\' jelas Humizar.

Dijelaskan Humizar, hendaknya Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Kabupaten/Kota serta masyarakat harus menyadari dan mengakui bahwa sektor pertambangan batu bara merupakan produk unggulan atau primadona andalan Propinsi Bengkulu dalam meningkatkan pendapatan negara maupun daerah. \"Jika batu bara ini dikelola dengan baik dan fasilitas untuk perusahaan batubara baik, akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Sebab investasi pertambanganan batu bara di Bengkulu mulai dari hulu ke hilir menciptakan perputaran uang sekitar Rp 2 triliun per tahun,\" ujarnya.

Sayangnya, sekalipun jadi produk andalan investasi di sektor pertambangan batu bara ini belum didukung dengan sarana infrastruktur yang memadai. Mulai dari infrastruktur jalan, pelabuhan, maupun infrastruktur lain.\"Banyak sekali kendala atau hambatan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Bengkulu,\" terang pengacar kondang ini.

Kondisi Provinsi Bengkulu masih terbilang minim investasi dengan pendapatan daerahnya masih relatif kecil. Semestinya Pemprov Bengkulu dan Pemkab/Pemkot melakukan terobosan untuk mendatangkan dan meningkatkan investasi.

\"Seperti memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor seperti pengurusan perizinan yang cepat dan efisien, pemberian tax holiday, peningkatan infrastruktur. Selain itu menciptakan iklim investasi yang menjamin adanya kepastian hukum dan rasa nyaman bagi para investor,\" tegasnya.

Perusahaan pertambangan batu bara di Bengkulu kini menghadapi masalah besar dengan anjloknya harga batu bara di pasar dunia. Sementara harga produksi semakin meningkat yang disebabkan beragam faktor.

Misalnya adanya regulasi yang mengharuskan bagi perusahaan pengangkutan batu bara (hauling) harus menggunakan BBM non subsidi, biaya pelabuhan yang sangat tinggi dan lainnya. Diungkapkan Humizar selama ini, pemerintah tidak melakukan upaya apapun untuk mengatasinya kesulitan yang dialami perusahaan-perusahaan batu bara dalam memasarkan atau menjual batu bara. Sehingga perusahan batu bara dan PT. Pelindo II Cabang Bengkulu membuat kesepakatan.

Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani pada tanggal 15 September 2011 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun yang pada pokoknya memuat kewajiban PT. Pelindo II Cabang Bengkulu untuk melakukan pengerukan dan menjamin pemeliharaan kedalaman alur hingga -10 MLWS. Sedangkan perusahaan pertambangan diwajibkan membayar kontribusi bongkar muat batubara.

Menurut Humizar dalam waktu singkat kesepakatan itu berjalan PT. Pelindo II Cabang Bengkulu, dapat mengembalikan modal investasinya. Padahal jangka waktu kesepakatan masih satu setangah tahun lagi. Sehingga wajar apabila APBB meminta peninjauan kesepakatan bersama dengan menurunkan nilai kontribusi yang harus dibayar perusahaan batu bara Bengkulu.

Seharusnya kemitraan antara PT. Pelindo II dengan perusahaan-perusahaan batu bara dibangun dan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan. Namun dalam implementasinya justru perusahaan-perusahaan batu bara yang tergabung APBB merasa dirugikan karena tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari PT. Pelindo II Cabang Bengkulu.

Misalnya saja transhipment di Perairan Pulau Tikus telah dihentikan maka tidak ada pilihan lain bagi perusahaan-perusahaan batu bara harus melakukan pemuatan batubara di pelabuhan. Padahal dilakukan melalui transhipment di Perairan Pulau Tikus justru lebih murah biayanya dibandingkan pemuatan di pelabuhan. Dengan anjloknya harga batu bara di pasar dunia, maka APBB seharus berhak mengajukan permohonan kepada PT. Pelindo II Cabang Bengkulu untuk meninjau kesepakatan bersama yang prinsipnya asosiasi meminta keringanan kontribusi yang harus dibayar.

\"Pelindo seharusnya dapat merespon positfp  upaya APBB yang mengajukan permohonan peninjauan kembali kesepakatan tersebut. Ini demi kebaikan bersama. PT. Pelindo II Cabang Bengkulu jangan merasa sebagai satu-satunya penyedia jasa sehingga APBB dalam posisi tidak ada pilihan,\" tutup Humizar.(cw4/prw)