Dewan Perjuangan juga mendesak Bung Karno supaya menunjuk Bung Hatta dan Sultan HB IX untuk membentuk kabinet baru.
Karena Bung Karno tidak memenuhi tuntutan itu maka pada 15 Februari 1958 berdirilah PRRI dengan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.
Dilihat dari latar belakang dan tuntutannya, gerakan ini bukanlah sebuah pemberontakan, buktinya Dewan Perjuangan tetap mengakui Bung Karno sebagai Kepala Negara, mereka hanya menginginkan pembangunan yang lebih adil untuk daerah di luar Jawa.
Di Sumatera Utara mereka membentuk Dewan Gajah dipimpin Kol. Maludin Simbolon, di Sumatera Barat ada Dewan Banteng dipimpin Kol. Ahmad Husein, di Sulawesi Utara Dewan Manguni dipimpin Letkol. Ventje Sumual dan di Sumatera Selatan ada Dewan Garuda yang dipimpin Kol. Barlian karib Mayor Nawawi.
Dalam perjalanannya Kol. Barlian lebih mengambil sikap netral karena menghindari wilayahnya menjadi medan perang saudara. Tapi Mayor Nawawi bersikap sebaliknya.
Sore tanggal 20 April 1958. "Pak, besok aku akan membawa pasukan ke hutan melawan tentara Soekarno", demikian Mayor Nawawi berpamitan sambil memberi hormat pada Kol. Barlian.
NAWAWI MANAF tahun 1954 mendapatkan predikat lulus terbaik FORT BENNING ,THE INFANTRI SCHOOL, UNITED STATES OF AMERICA, USA.--
Setelah Kol. Barlian membalas hormat, Mayor Nawawi bergegas pergi. Sejak itu mereka tak pernah bertemu, mereka bertemu lagi pasca-Soekarno mengumumkan amnesti kepada PRRI tahun 1961. tapi Mayor Nawawi menolak keluar dari hutan kecuali dijemput Pak Nas (Jenderal Nasution).
Pak Nas mengabulkan permintaan itu, tanggal 14 Agustus 1962 bertempat di Kota Sekayu Sumatera Selatan secara khusus Pak Nas menjemput Mayor Nawawi dan pasukannya.
"Satu-satunya tokoh PRRI yang dijemput Pak Nas hanya Ayah, memang keduanya sangat dekat secara personal", ujar Herry Nawawi. "Tahun 1981 saya pernah menemani Ayah mengunjungi pak Nas di rumahnya di kawasan Menteng Jakarta Pusat", tambah Herry.
Akan tetapi masalah belum selesai, walaupun Keppres tentang amnesti nomor 322 tahun 1961 memberikan pengampunan tapi dalam penjelasan lampiran Keppres itu mewajibkan bekas tokoh PRRI menjalani karantina politik dengan dalih pembinaan. Akibatnya Mohammad Natsir, Maludin Simbolon, Mayor Nawawi dkk sejak tanggal 21 Desember 1962 s.d 26 Juli 1966 harus merasakan dinginnya sel penjara.
"Bung Karno menipu tokoh-tokoh PRRI, dimanapun di dunia ini kalau sudah mendapat amnesti seharusnya tidak dihukum lagi, tapi begitulah politik", ujar Ahmad Wali Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu saat berbincang dengan penulis awal November lalu.
Meski secara politik berbeda pandangan, namun hubungan keluarga Mayor Nawawi dengan keluarga Bung Karno khususnya dengan Bu Fatmawati terjalin baik dan kerap saling kunjungi.
"Ibuku Nur'aini sejak kecil akrab dengan Bu Fat. Apalagi kami sesama keluarga besar Muhammadiyah, sering keluarga kami diundang Bu Fat ke rumahnya di Jalan Sriwijaya di Jakarta waktu ayah masih ditahan di RTM Budi Utomo", tutur Herry sembari memperlihatkan foto lawas Sri Suryati anak tertua Mayor Nawawi bersama Bu Fat tahun 1964.
MENJADI ORANG SIPIL
Setelah bebas dari karantina politik Orde Lama, Mayor Nawawi memilih pensiun dari militer dan hidup sebagai orang sipil. Dia ingin fokus mengurus keluarga, di luar itu dia pernah duduk sebagai Direktur Utama Bank Sriwijaya di Palembang, awal tahun 1970 pernah menjadi Preskom sebuah BUMN yaitu PN. Aduma Niaga semasa Menteri Perdagangan dijabat Soemitro Djojohadikoesoemo.