Walikota Minta Maaf

  RATU SAMBAN, BE - Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE, akhirnya meminta maaf kepada legislatif dan masyarakat umum.  Ini terkait atas ketidak hadiranya dalam sidang paripurna atas jawaban eksekutif terhadap  pandangan umum fraksi atas 3 Raperda, yang mengakibatkan legislatif  menunda agenda hingga batas waktu yang belum ditentukan. \"Agar persoalan ini tidak diperpanjang, saya Walikota Bengkulu meminta maaf kepada kawan-kawan.   Bapak ibu anggota dewan yang terhormat atas ketidakhadiran saya pada saat itu,\" ujarnya usai membuka pesta panggung dan pasar siswa SD IT Iqro\' 2, kemarin. Ditegaskan walikota termuda itu, ketidakhadiranya saat itu karena jadwalnya yang padat baik undangan di masyarakat hingga puncaknya undangan Muusrenbangnas di Jakarta,  pentingnya acara itu  ia tidak bisa hadir dalam paripurna. \"Dalam Musrenbang itu, presiden, menteri dan kepala daerah saja hadir.   Tentu jika kita tidak hadir jelas tidak etis, dan menjadi hubungan yang tidak baik dengan pemerintah pusat,\" tegasnya. Banyaknya undangan yang disampaikan kepada dirinya kata Helmi, membuat ia harus memilah kegiatan karena tidak semua bisa dihadiri, sehingga harus ada kegiatan yang ditinggalkan.  Pun begitu, dalam aturanya jika tidak bisa dihadiri, maka bisa diwakilkan, dan saat itu ia telah meminta Wawali Ir Patriana Sosialinda. Walikota yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu ini menuturkan, kritikan ini dijadikan masukan dirinya dalam memproses dan mengawal serta mengolah pemerintahan yang lebih baik dan lebih maju.   \'\'Tapi kita juga harus bijaksana dan berpikir bersih dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dengan mengedepankan etika dan saling menghormati,\'\' tukasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, legislatif mengatakan walikota  tak serius dalam melakukan pembahasan rencana  peraturan daerah.  Seperti diungkapkan politisi PKS, Nuharman SH, ketidakhadiran walikota dalam rapat paripurna tersebut merupakan bentuk ketidakseriusan Pemda Kota untuk menuntaskan pembahasan mengenai 3 Raperda yang tengah dibahas.  \"Seharusnya kita ini sebagai dua lembaga pemerintah dapat seiring sejalan. Sangat disayangkan kalau sampai walikota tidak hadir dalam paripurna kali ini. Kemitraan diantara kita seharusnya terjaga. Kita kan disini mau membahas bagaimana kota kita ini ke depan.  Selama ini, dari 7 paripurna yang kita adakan, walikota hanya menghadiri 2 kali.  Makanya kami juga mengusulkan rapat ini ditunda dan ke depan harus walikota sendiri yang menyampaikan,\" ungkapnya.  Pandangan yang serupa disampaikan anggota DPRD Kota sekaligus politisi Gerindra, Sofyan Hardi. (247)