BENGKULUEKSPRESS.COM – Konflik internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bengkulu kian memanas. Perseteruan mencuat setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menunjuk Sauri Oegan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kota Bengkulu. Penunjukan tersebut menuai penolakan dari kubu lama yang dipimpin Patriana Sosialinda.
Ketegangan memuncak saat kubu Sauri Oegan menduduki kantor sekretariat DPD Golkar Kota Bengkulu. Pihak Patriana menilai langkah tersebut dilakukan tanpa izin dan bahkan disebut disertai tindakan pendobrakan, sehingga dianggap melanggar etika organisasi.
Sejumlah pengurus Golkar dari kubu Patriana, dipimpin Yudi Darmawansyah, mendatangi langsung sekretariat yang kini dikuasai kubu Plt.
Dalam kesempatan itu, Yudi meminta agar Sauri Oegan segera mengosongkan kantor sekretariat hingga persoalan kepengurusan memiliki kejelasan hukum.
“Kami menilai tindakan ini tidak beretika dan melanggar aturan organisasi. Karena itu, kami mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum,” tegas Yudi saat ditemui di lokasi.
Kubu Patriana berpendapat bahwa pendudukan sekretariat tanpa kesepakatan bersama hanya akan memperkeruh situasi internal partai, sekaligus berpotensi merusak soliditas kader di daerah.
BACA JUGA:Wali Kota Bengkulu Serahkan Bantuan Kursi Roda, Pastikan Warga Kurang Mampu Dapat Perhatian
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Tata Kawasan Pantai Pasir Putih, Pondok Pedagang Dibongkar Diganti Gazebo Gratis
Di sisi lain, Sauri Oegan membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di sekretariat merupakan bagian dari menjalankan mandat resmi dari DPP Partai Golkar.
Menurutnya, penunjukan dirinya sebagai Plt dilakukan karena masa jabatan kepengurusan sebelumnya telah berakhir.
“Saya hanya menjalankan mandat dari DPP. Sesuai arahan, dalam waktu dekat kami juga akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk menentukan kepengurusan definitif,” ujar Sauri.
Situasi ini menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan yang berpotensi berkepanjangan jika tidak segera diselesaikan. Pengamat menilai, langkah cepat dari DPP sangat dibutuhkan untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas internal partai menjelang agenda politik mendatang.
Hingga kini, kondisi di sekretariat DPD Golkar Kota Bengkulu masih dalam penguasaan kubu Plt, sementara kubu Patriana terus mempertimbangkan langkah hukum sebagai upaya penyelesaian sengketa. (*)