BENGKULUEKSPRESS.COM - Anggota DPD RI Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M. menggelar diskusi bersama sejumlah pemangku kepentingan di Bengkulu, membahas kesiapan pelayanan kesehatan jemaah haji hingga implementasi Undang-Undang Kesehatan, di salah satu rumah makan di Kota Bengkulu, Jumat (27/2).
Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Bengkulu (RSJKO), serta satuan pendidikan di Bengkulu.
Dalam pertemuan tersebut, Destita menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan aspek kesehatan calon jemaah haji, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengendalian penyakit penyerta, hingga edukasi kesehatan sebelum keberangkatan.
“Persiapan haji tidak hanya soal administrasi dan manasik, tetapi juga kesiapan fisik dan mental jemaah. Kolaborasi ini penting agar pelayanan lebih terintegrasi,” ujar Destita.
BACA JUGA:Inflasi Bengkulu Februari 2026 Capai 3,74 Persen, Tarif Listrik Jadi Penyumbang Terbesar
Selain itu, diskusi juga menyoroti implementasi Undang-Undang Kesehatan Mental, terutama dalam penguatan layanan promotif dan preventif di daerah. Ia menilai, isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian serius, baik di lingkungan pendidikan maupun pelayanan kesehatan.
Perwakilan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan memaparkan mekanisme skrining kesehatan jemaah haji serta pembiayaan layanan kesehatan. Sementara pihak RSJKO Bengkulu menyoroti pentingnya deteksi dini gangguan mental dan penguatan edukasi di masyarakat.
Destita berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang memperkuat layanan kesehatan haji dan implementasi regulasi kesehatan mental di Provinsi Bengkulu, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih optimal dan berkelanjutan.