KOTA MANNA, BENGKULUEKSPRESS.COM – Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Bengkulu Selatan (BS) , Ir Haroni SP, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan bagai korban terdampak bencana alam pada Desember 2025. Penyaluran tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan, H Rifai Tajuddin, dan Wakil Bupati, Yevri Sudianto.
Haroni menjelaskan bahwa penyaluran perdana dilakukan oleh Bupati Rifai Tajuddin di Kecamatan Kedurang. Sementara penyaluran terakhir ditutup oleh Wakil Bupati Yevri Sudianto pada Kamis, 4 Desember 2025, di Kecamatan Pino Raya. Bantuan tersebut merupakan bantuan bagi petani terdampak banjir yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian, termasuk sawah.
“Jadi untuk daerah yang terdampak banjir di Bengkulu Selatan ada 7 kecamatan, selain Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Pasar Manna, dan Kecamatan Bunga Mas,” terang Haroni kepada BE, Minggu 7 Desember 2025.
Ia melanjutkan, bantuan yang diberikan berupa beras cadangan pemerintah, di mana setiap warga menerima 400 gram per hari selama 10 hari, sehingga totalnya menjadi 4 kilogram per jiwa. Apabila dalam satu kepala keluarga terdapat 3 jiwa, maka bantuan yang diterima mencapai 12 kilogram.
“Pembagian kita lakukan berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa dinas dan instansi terkait. Tidak hanya dari kami, tetapi juga dari wilayah masing-masing, serta Dinas Pertanian dan BPBD. Jadi datanya sudah cukup valid,” jelasnya.
BACA JUGA: Warga Seginim Geger Temuan Mayat Pria Tinggal Seorang Diri
BACA JUGA:13 Petani Pino Raya Diperiksa Pasca Penembakan PT ABS, Korban Curiga Dikriminalisasi
Total penerima bantuan cadangan beras pemerintah untuk korban bencana alam tercatat sebanyak 178 kepala keluarga dengan jumlah 612 jiwa. Adapun total beras yang disalurkan mencapai 2,448 ton.
“Perlu diketahui, cadangan beras Kabupaten Bengkulu Selatan cukup banyak. Ada sekitar 26 ton. Kalau digunakan 2,4 ton, berarti masih tersisa sekitar 23,8 ton atau 24 ton. Artinya stok masih sangat mencukupi,” ungkap Haroni.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa cadangan beras pemerintah daerah tidak bisa disalurkan sembarangan, karena harus mengikuti regulasi yang berlaku. Selama ini beras tersebut diperuntukkan bagi penanganan kemiskinan ekstrem dan korban bencana.
“Nah, tahun depan akan kita ubah regulasi ini untuk menyesuaikan dengan aturan pusat. Boleh saja beras itu dibagi untuk menjaga stabilitas harga, dan bukan hanya untuk kemiskinan ekstrem, tetapi warga miskin juga nanti bisa menerima. Jangan sampai beras yang ada justru menumpuk,” harapnya.
Regulasi baru tersebut rencananya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati pada tahun 2026, sehingga penyaluran cadangan beras dapat lebih tepat sasaran dan tidak menyisakan stok yang tidak terpakai.
“Jadi itu akan kita ubah regulasinya di 2026. Peraturan bupati nanti dibuat agar hal-hal yang wajar dibantu, bisa kita bantu,” pungkasnya. (117)