BENGKULU SELATAN, BENGKULUEKSPRESS.COM - Konflik agraria antara masyarakat lokal dengan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) yang telah berlangsung menahun kembali menjadi sorotan serius. Situasi di lapangan yang disebut kerap memanas membuat DPRD mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Selatan untuk segera turun tangan menuntaskan persoalan ini.
Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Selatan, Dodi Martian, S.Hut, MM. Ia menilai, kelambatan dalam penanganan hanya akan memperburuk kondisi dan berpotensi kembali menimbulkan korban.
“Konflik ini sudah menahun dan harus segera disikapi. Pemda tidak boleh lagi diam. Jangan sampai ada lagi korban ke depannya hanya karena lambatnya penanganan,” ujar Dodi kepada media, Selasa (25/11/2025).
Dodi Martian menjelaskan, pihak legislatif sebenarnya sudah mengambil langkah awal. DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik lahan untuk menghimpun data dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan.
Hasil kerja Pansus, berupa rekomendasi penyelesaian, telah diserahkan kepada pihak eksekutif (Pemda).
BACA JUGA:Konflik Lahan Bengkulu Selatan Berdarah, 5 Petani Kena Tembakan
“DPRD sudah hadir sejak awal. Kita bahkan sudah membentuk Pansus dan memberikan rekomendasi kepada eksekutif. Artinya, langkah pertama sudah kami lakukan. Sekarang kami dorong Pemda untuk menjalankan rekomendasi tersebut dan menindaklanjuti secara konkret,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Menurut Dodi, penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara adil dan proporsional dengan menciptakan ruang dialog yang efektif. Pemda didorong untuk merumuskan kebijakan yang dapat menjadi jalan tengah, memastikan kepastian hak masyarakat sekaligus menjamin rasa aman bagi investor.
“Kita ingin solusi terbaik. Masyarakat harus mendapatkan kepastian atas haknya, perusahaan sebagai investor harus tetap merasa aman dan nyaman berusaha, dan daerah harus tetap mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang berlangsung,” pungkasnya.(**)