BENGKULUEKSPRESS.COM. - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin melakukan pertemuan bersama guru honorer Provinsi Bengkulu yang hingga saat belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPKK ) paruh waktu Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kamis (23/10/2025) di Sekretariat DPD RI Dapil Bengkulu.
Dalam pertemuan ini, sejumlah usulan, saran dan permohonan disampaikan para perwakilan guru honorer ke Ketua DPD RI yang merupakan Dapil dari Bengkulu.
Salah satunya kata Sultan, terkait belum diakomodirnya para guru honorer ini menjadi PPPK.
"Kita kalau turun ke daerah harus mendengarkan aspirasi dan sebisa mungkin jika ada aspirasi jangan ada jeda tapi langsung kita eksekusi," kata Sultan.
BACA JUGA:Surat DPP Golkar Turun, DPRD Bengkulu Siap Paripurnakan PAW Ketua DPRD
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Targetkan Produksi Padi Surplus di Akhir Tahun 2025
Sultan menjelaskan, dalam pertemuan yang digelar ia juga menyambungkan aspirasi guru honor ke kementerian terkait.
Seperti Kementerian enteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Menteri PAN RB hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Saya selalu seperti itu polanya. Supaya tidak ada bias dan mereka bisa mendengarkan sendiri. Seperti Kemenpan RB yang menyatakan bahwa usulan PPPK harusnya sudah di eksekusi," sambungnya.
Namun untuk Bengkulu sambung Sultan, tidak menindaklanjuti hal itu. Oleh karenanya, Sultan selaku putra daerah Bengkulu akan meminta Gubernur Bengkulu atau Kepala BKD Provinsi Bengkulu untuk bersurat guna mengirimkan data usulan terkait jumlah guru honorer di Provinsi Bengkulu.
"Yang terjadi sudah, nanti saya minta Gubernur atau kepala BKD Provinsi Bengkulu untuk segera mengirimkan usulan. Terpenting aspirasinya sampai pada orang yang bersangkutan. Prosesnya bisa bertahun-tahun tapi kita bisa lakukan secara bertahap," tambah Sultan.
Sementara itu, Dianto selaku perwakilan guru non databes SMA N 1 Kota Bengkulu berharap agar pertemuan yang dilakukan ini dapat membuahkan hasil.
Selain itu, aspirasi yang disampaikan dapat diakomodir sehingga para guru honorer Provinsi Bengkulu yang berjumlah kurang lebih 400 orang ini bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu Pemprov Bengkulu.
"Kami sudah berkerja puluhan tahun dan kami mohon pada Kepala Daerah dan BKD untuk mengusulkan kami sebagai PPPK Paruh Waktu," harapnya