BENGKULUEKSPRESS.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat membawa dampak besar bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Bengkulu. Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi harus memutar otak agar pembangunan tetap berjalan dan janji-janji politiknya bisa terealisasi.
Walikota Dedy mengakui situasi saat ini sulit. "Kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya Kota Bengkulu tapi se-Indonesia," ujarnya.
Ia berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, ia harus menjalankan program dari pusat. Di sisi lain, ia juga memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi janji kampanye, seperti pembangunan infrastruktur lokal.
Salah satu dilema terbesar yang dihadapi Walikota Dedy adalah nasib 3.500 Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer yang telah diusulkan menjadi PPPK. "Emang dilematis, di sisi lain saya selaku Walikota ingin memberi ruang lapangan pekerjaan kepada teman-teman yang sudah lama honor," jelasnya. Ia telah bersurat kepada Kemendagri terkait kondisi ini.
Meskipun demikian, Dedy tetap memprioritaskan pembangunan. Ia menegaskan kepada Kepala BPKAD agar anggaran untuk infrastruktur, seperti jalan, drainase, dan lampu, tetap tinggi.
Untuk mengatasi tantangan ini, Walikota Dedy berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi agar janji-janji politiknya kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan dapat terimplementasi dengan baik.(**)