BENGKULUEKSPRESS.COM– Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) memastikan bahwa informasi terkait pengumpulan satu juta nasi kotak dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Festivall Tabut 2025 adalah kabar bohong atau hoaks.
Plt Kepala Diskominfo Provinsi Bengkulu, Miftarul Ilmi, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun instruksi pengumpulan sumbangan berupa nasi kotak sebagaimana yang beredar dalam pesan berantai beberapa hari terakhir.
“Kami tegaskan, informasi tentang satu juta nasi kotak dan daftar OPD penyumbang beserta rincian nominal dana itu tidak benar dan tidak berasal dari Pemerintah Provinsi Bengkulu,” tegas Miftarul, Minggu (29/6/2025).
BACA JUGA:Wali Kota Dedy Wahyudi Tinjau Langsung Realisasi Program 'Bengkulu BISA' di Tiga Kelurahan
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Takkan Toleransi Lagi Pedagang Kedapatan Jual Miras di Pantai Panjang
Lebih lanjut, pihaknya mengungkapkan bahwa ada indikasi oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba menghubungi sejumlah kepala OPD dengan meminta sumbangan dana melalui transfer rekening, mengatasnamakan panitia Festival Tabut maupun pihak pemerintah.
“Kami telah menerima laporan adanya upaya permintaan sumbangan melalui transfer ke OPD. Untuk itu, kami imbau seluruh pihak agar waspada dan tidak mudah percaya sebelum ada instruksi resmi secara tertulis,” tambah Miftarul.
Ia menegaskan, seluruh kegiatan resmi Festival Tabut Bengkulu 2025 sepenuhnya dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
Setiap bentuk dukungan atau partisipasi dari OPD maupun pihak lain dilakukan melalui mekanisme resmi, bukan melalui permintaan personal, apalagi melalui transfer ke rekening individu.
“Jangan sampai semangat Festival Tabut, yang tujuannya mengangkat budaya dan pariwisata daerah, justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Diskominfo Provinsi Bengkulu juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta selalu mengonfirmasi ke pihak berwenang jika menemukan indikasi penipuan atau penyalahgunaan nama pemerintah.
"Kami terus memantau situasi dan siap menindaklanjuti jika ditemukan praktik penyalahgunaan nama pemerintah dalam bentuk apa pun,” tutup Miftarul.