BENGKULUEKSPRES.COM - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Provinsi Bengkulu dalam beberapa hari terakhir menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu.
Kabid PTKP HMI Cabang Bengkulu, Faris Alatas, HMI menilai Pemerintah Provinsi Bengkulu gagal mengantisipasi dan menangani krisis BBM secara serius. Ia menyayangkan sikap pasif Gubernur Helmi Hasan yang dinilai hanya menyampaikan pernyataan normatif tanpa tindakan konkret.
Menjadi kepala daerah sekelas gubernur tidak bisa hanya menunggu pertolongan Tuhan datang. Harus ada ikhtiar lebih. Jika kelangkaan ini disebabkan oleh putusnya jalur laut, seharusnya sudah ada mitigasi dari jauh-jauh hari untuk membaca potensi dampaknya terhadap kestabilan ekonomi Bengkulu,” tegas Faris.
juga menilai slogan-slogan seperti “bantu rakyat” justru menjadi ironi ketika dalam praktiknya, rakyatlah yang diminta untuk memahami situasi pemerintah.
BACA JUGA:Wali Kota Bengkulu Siapkan Balai Kota Merah Putih Untuk Korban Gempa
BACA JUGA:Lanjutkan Trend Positif, Kota Bengkulu Raih WTP BPK 7 Kali Berturut
“Rakyat sekarang diminta untuk mengerti keadaan, padahal tidak ada satu pun jawaban konkret dari Gubernur Helmi Hasan. Yang terdengar hanya kalimat penenang, tanpa solusi nyata,” tambahnya.
Faris menyoroti bahwa kelangkaan BBM telah berdampak sistemik. Ia mempertanyakan wacana penurunan harga BBM sebesar 5 persen di tengah kelangkaan yang belum teratasi.
Mau diturunkan apanya kalau BBM-nya saja langka? Ini bukan hanya soal harga, tapi soal distribusi. Sektor jasa lumpuh, supir truk terjebak antrean, distribusi barang terhambat. Ini lebih menyengsarakan rakyat daripada sekadar harga naik 10 persen,” ujarnya.
juga mendesak adanya langkah strategis dan terukur dari pemerintah, bukan hanya menunggu kerja Pelindo atau alasan kerugian Pertamina yang sudah klasik.
Sekarang yang harus dilakukan adalah langkah nyata. Gubernur seharusnya sudah bicara soal rencana A dan B, evaluasi sistem pengawasan SPBU, ajak aparat hukum mengawasi pendistribusian BBM hingga ke tangan masyarakat. Bukan hanya menunggu kapal keruk datang,” tutupnya.
HMI menekankan bahwa kelambanan pemerintah dalam menghadapi krisis BBM ini bisa berdampak serius terhadap kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Mereka meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar retorika.(ang)