BENGKULUEKSPRESS.COM – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti berbagai program dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPD RI, Apt Destita Khairilisani, S Farm, MSM, saat menggelar rapat kerja dengan Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico dan jajarannya di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Rapat ini membahas sejumlah catatan penting terkait kinerja Kemensos, program-program yang dijalankan, serta peran Kemensos dalam menangani fakir miskin, disabilitas, dan kelompok rentan.
Selain itu, dibahas pula program kesejahteraan sosial yang menjadi fokus utama pemerintah.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam rapat ini adalah pergantian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Februari 2025.
"Ini informasi baru yang saya terima mengenai DTSEN, yang nantinya akan menjadi semacam bank data nasional. Saat ini kita mengenal DTKS, namun di lapangan, khususnya di Provinsi Bengkulu, sosialisasi mengenai transisi dari DTKS ke DTSEN belum dilakukan dengan baik," ujar Senator.
BACA JUGA:Senator asal Bengkulu, Destita Minta Pemerintah Angkat CASN dan PPPK Sesuai Jadwal
BACA JUGA:Senator Destita Apresiasi Langkah Presiden, Terkait Pengangkatan CASN dan CPPPK 2025
Destita juga menyoroti kebijakan transisi database Kemensos yang belum sampai ke Dinas Sosial, sehingga pemerintah daerah masih belum memahami secara detail bagaimana proses sinkronisasi antara DTKS dengan DTSEN.
Destita juga mempertanyakan apakah DTSEN nantinya akan menjadi database untuk BPJS Kesehatan, khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal ini penting mengingat masih ada data DTKS di Provinsi Bengkulu yang belum terintegrasi dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan nasional.
“Ada data DTKS di Bengkulu yang belum tertarik, sehingga belum masuk ke PBI nasional. Bagaimana nanti informasi DTSEN ini akan digunakan," tanya Destita ke Kemensos
Disisi lain, Destita menyambut baik upaya Kemensos dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar memberikan bantuan langsung.
Ia mengapresiasi adanya Direktorat Jenderal khusus yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kemensos.
“Saya setuju bahwa kita tidak hanya harus memberikan bantuan terus-menerus, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Saya sangat senang bahwa di Kemensos ada Dirjen khusus untuk pemberdayaan masyarakat. Mohon dijelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses program pemberdayaan ini,” sampai Destita.