BENGKULUEKSPRESS.COM – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer dari RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Kaur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaur, Senin, 13 Januari 2025.
Mereka yang tergabung dalam Persatuan Nakes R3 Kabupaten Kaur menuntut Pemda Kaur untuk segera mengangkat status mereka menjadi pegawai penuh waktu (full time) setelah tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
“Kami seluruh honorer tenaga kesehatan yang telah mengikuti seleksi PPPK dan tidak lolos dengan kode R3 meminta DPRD menyampaikan kepada pejabat daerah agar menuntaskan status kami,” tegas Ariko Bintara, S.Kep, Koordinator aksi demo.
Dalam orasinya, Ariko mendesak DPRD Kaur untuk segera menyurati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kaur agar menambah pengusulan formasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Hal ini bertujuan agar seluruh honorer nakes R3 dapat diangkat menjadi pegawai penuh waktu (full time) tanpa perlu mengikuti seleksi ulang.
BACA JUGA:Warga Rusak Rumah Pelaku Pembunuhan Nenek dan Cucu di Kaur
BACA JUGA:Polres Kaur Ringkus Pelaku Pembunuhan Sadis Nenek dan Cucu
“Kami sangat kecewa dengan pejabat daerah Kaur yang hanya mengusulkan sedikit formasi bagi tenaga kesehatan. Kami mendesak pengangkatan harus dilakukan berdasarkan masa kerja dan pengabdian, bukan mendahulukan honorer baru,” ujar Ariko.
Ia juga meminta agar pengangkatan tenaga kesehatan R3 diselesaikan terlebih dahulu sebelum seleksi tahap kedua PPPK dilanjutkan. “Semoga DPRD dapat bersama kami mengawal kebijakan ini dan memastikan seluruh honorer yang terdata dan terdaftar diangkat menjadi pegawai penuh waktu sesuai instruksi dari pusat.”
Ariko menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi atau tidak ada kejelasan status hingga tenggat waktu yang diberikan, maka aksi unjuk rasa susulan akan digelar dalam waktu dekat.
“Kami akan terus memperjuangkan hak kami dan menggelar aksi ulang jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti,” tandasnya.
Dengan adanya aksi ini, harapan para tenaga kesehatan honorer di Kaur adalah adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat untuk segera menyelesaikan polemik status mereka sebagai tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi. (618)