ENGGANO, BE -Seleksi ulang anggota PPK Enggano yang dilaksanakan Senin kemarin (15/4) dinilai hanya formalitas belaka. Pasalnya lima orang anggota PPK yang dinyatakan lulus itu tidak mengalami perubahan dari yang sudah ditetapkan KPU Bengkulu Utara sebelumnya. Mawardi, M Afian, Yefrizal, Karnopi, dan Maryadi dinyatakan sebagai peserta yang lulus. Menurut salah satu peserta, Meireliansius, bagi peserta lainnya hanya dijadikan pemanis saja.\"Tes kemarin hanya formalitas belaka, toh tidak ada yang berubah. Jika salah satu dari mereka tidak lulus pasti akan menjadi persoalan bagi KPU BU,\" kata Meireliansius.
Terkait penetapan lima orang itu, mengindikasikan PPK Enggano terkesan ada ketidak beresan. Termasuk dugaan sudah diseting oleh KPU BU. Buktinya jika satu diantara mereka sudah pernah dilantik dan diambil sumpahnya. \" Bagaimana bisa tidak tahu, kan ada absennya. Pastinya jika tidak jadi dilantik akan menjadi pertanyaan tersendiri,\" jelasnya.
Berkaitan Persoalan ini, Panwaslu Bengkulu Utara jangan tinggal diam terkait persoalan ini. Walaupun sudah dilakukan seleksi ulang, semestinya perlu ditindak lanjuti terkait tindakan KPU BU yang sudah melanggar sejumlah aturan.\"Kalau tidak diungkap oleh media, pastinya tidak ada tes ulang. Ini yang semestinya ditindak lanjuti Panwaslu. Jangan hanya sudah dilaksanakan tes ulang, terus tinggal diam,\" geramnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu BU, Titin Sumarni SH melalui Bejo SPt selaku Difisi penanganan dan pelanggaran mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melihat data dan persyaratan PPK Enggano dan sudah memenuhi persyaratan. Sehingga sanksi yang diberikan pun hanya sebatas mengulangi tes. \"Karena memang ada satu pelanggaran administrasi. Sanksinya sesuai aturan harus melakukan pengulangan tes tertulis dan sudah dilakukan KPU BU,\" katanya.
Terkait indikasi kecurangan lainnya, Bejo mengatakan masih akan tetap dipelajari. Termasuk kecurangan penetapan PPS yang bermasalah, yang diduga ada permainan KPU Bengkulu Utara. \"Sejauh ini kita cari bukti dan awasi kinerja mereka. Kalau ada pelanggaran maka akan kita sanksi, sesuai pelanggarannya. Bahkan bisa dilakukan usulan pemecatan terhadap anggota KPU,\" pungkas Bejo. (117)