DPR: Wajar Kemendikbud Disclaimer Terus

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Herli Amran memberikan kritikan keras terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, hasil audit BPK menunjukkan kementerian yang dipimpin M Nuh itu memang lemah di proyek pengadaan, baik buku maupun naskah Ujian Nasional. \"Coba lihat lagi laporan audit BPK, proyek cetak-mencetak ini sudah kronis di Kemdikbud, wajar saja disclaimer terus. Yang jadi soal adalah, cetak-mencetaknya menghambat kegiatan seperti UN sekarang, bahkan tidak menutup kemungkinan menunda implementasi Kurikulum 2013,\" kata Herlini, Senin (15/4). Dengan adanya kegagalan demi kegagalan yang dilakukan Mendikbud, Herlini menilai tidak layak jika M Nuh terus mengeluhkan tentang pemblokiran anggaran pendidikan, apalagi mengkambinghitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat. Selain itu, pihaknya juga menyayangkan sikap Mendikbud dan jajarannya yang kerap mengumbar keyakinan serba beres, padahal realisasinya sering molor. Ia mencontohkan sebelum kasus gagal UN serentak per 15 April 2013 yang menghabiskan Rp600 miliar, Mendikbud menyatakan pelaksanaan UN dijamin 3T. Yakni tepat waktu UN, tepat distribusi dan jumlah soal UN. \"Nyatanya pekan kemarin di Trenggalek ditemukan kekurangan dan kelebihan jumlah soal UN. Pencetakan naskah dan distribusi molor. Ini ditemukan nyaris di banyak daerah, tidak hanya Indonesia Tengah,\" tuturnya. Dengan kenyataan ini, pihaknnya menilai secara praktis persiapan UN tahun ini menubruk standar operasional prosedur (SOP) UN yang digariskan BNSP. Bahkan, kata Herlini, jika kebiasaan ini dibiarkan, dirinya memprediksi pengadaan buku siswa dan babon penunjang Kurikulum 2013 pun akan bernasib sama. Karena itu, dia belum yakin Kemdikbud mampu mengimplementasikan Kurikulum Baru pada Juli 2013.(fat/jpnn)