\"Kemarin, kita izin dulu untuk masuk melakukan audit, mungkin hari ini, proses audit mulai kita lakukan,\" ujar Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meminta tidak dituliskan identitasnya karena prinsipnya rahasia.
Adapun aspek yang menjadi Garapan BPK RI dalam audit lahan proyek perkantoran itu, salah satunya pembangunan Gedung DPRD Benteng yang dianggarkan sebesar Rp 4,9 Miliar.
Proyek ini dalam pelaksanaannya terkendala beberapa persoalan, sehingga tidak selesai. Hal inilah yang menjadi sorotan tajam para auditor dari BPK RI tersebut. Ditambah dengan pengunaan anggaran pembebasan lahan yang telah menyedot anggaran sekitar Rp 5 Miliar lebih. \"Seluruh pembangunan proyek yang mengunakan keuangan negara akan kita audit. Namun, kalau untuk pengecekan fisik baru kita lakukan hari ini,\" tandasnya.
Ditambahkannya memang untuk audit atas pengunaan keuangan pemerintah daerah diseluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) se- Kabupaten Benteng dilakukan setelah audit dilingkungan pemkab terlebih dahulu. Hal itu, dilakukan agar audit keuangan negara di Pemkab Benteng dapat berjalan maksimal. \"Kita selesaikan satu -satu dulu ya. Kalau kita tangani serentak bisa berdampak hasilnya nanti,\" ungkapnya. (111)