Buruh Demo DPRD

BENGKULU, BE - Sekitar 50 orang buruh tambang PT Bangun Karya Guna yang berkerja di perusahaan tambang batu bara PT Finxiang di Kabupaten Bengkulu Utara, melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Bengkulu.  Mereka mengadu soal nasibnya karena selama ini kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan. Aksi para buruh tambang tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, mereka membawa berbagai spanduk yang menggambarkan nasib mereka di lapangan. Sekitar 20 menit orator aksi menyampaikan tutuntuannya.

\"Kami meminta agar wakil rakyat membantu nasib kami ini, sebab kami tidak mau lagi bekerja rodi, dan tidak ada kejelasan status menjadi buruh outsourching dari PT Bangun Karya Guna,\" kata Khairul Sitanggang.

Ditambahkan Ketua Korwil Sarikat Buruh Sejahtera Indonsia (SBSI) Wilayah Bengkulu Hendrik Hutagalung, pihaknya menyampaikan sembilan tuntutan kepada DPRD Provinsi,  antara lain meminta kepada pihak perusahaan agar menyediakan dokter jaga yang stand by kapan saja pada saat bekerja membutuhkan pertolongan kesehatan, meminta pihak perusahaan untuk menyediakan base came yang layak kepada semua buruh.

Kemudian, meminta pihak perusahaan untuk menyediakan dan memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan kalori pekerja tambang, tenaga yang dikeluarkan rata-rata 2000 kalori/hari.

Pihak perusahaan untuk menaikan upah yang layak kepada selurh buruh. Kelima meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan insentif dari hasil produksi, yang telah tercapai sesuai dengan harapan pihak perusahaan kepada para buruh. Buruh juga meminta pihak perusahaan agar para buruh dimasukan dalma Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Selain itu,  pihak perusahaan agar memberikan penjelasan status para pekerja dan menuntut pihak perusahaan BKG agar buruh yang bernama K Sitanggang (PK-FBE SBSI) yang telah dipecat oleh pihak perusahaan agar dikembalikan lagi sebagai karyawan. Tuntutan terakhir  meminta kepada pihak perusahaan agar memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada seluruh buruh.

\"Para buruh ini meminta agar ada kepastian baik statusnya sebagai karyawan, jaminan kesehatan, makan, keamanan, serta upahnya, sebab pekerjaa mereka ini sangat beresiko sekali mereka bekerja masuk ke dalam terowongan sepanjang 5 Km, kalau saat itu Gensetnya mati, maka semua buruh ini akan terkubur dalam tanah,\" ujar Hendrik.

Ia meminta agar DPRD Provinsi Bengkulu bisa membantu memangil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pihak peruahaan agar mereka menerima tuntutan dari para buruh. Sebab masih banyak para buruh ini yang resah dalam bekerja seperti kontrak kerja hanya berlaku 25 hari. Karena mereka tidak punya pilihan hidup mereka terpaksa harus bekerja menjadi buruh tambang untuk menghidupi anak istrinya.

Para perwakilan buruh berjumlah 10 orang tersebut diterima oleh Komisi IV. Meski rela harus menunggu sekitar 1 jam setelah rapat paripurna penyampaian Laporan Pertanggunganjawaban (LKPj) gubernur selesai baru perwakilan buruh diterima Komisi IV antara lain Ketua Komisi IV Ahmad Ismail, Yenita Fitriani, Septi Yuslinah, Syafrianto Daud, dan Rahimandani. Hadir juga Kadisnakertrans Provinsi Husni Hasanudin dan Nurmawati Kabid Penanganan penyelisihan tenaga kerja. Pertemuan dilakaukan di ruang rapat raflesia.

Satu persatu perwakilan dari buruh menyampaikan keluhannya bekerja di PT Bengkulu Karya Guna sebagai buruh kontrak, yang dipekerjakan di perusahaan tambang PT Finxiang.

\"Kami minta bantu agar, nasib kami ini diperhatikan oleh pihak perusahaan dan bapak Dari Disnaker juga mesti menengur dan memberikan sangksi bagi perusahaan yang tidak memperhatikan pekerjanya,\" ujar Hendrik Hutagalung.

Menangapi keluhan dan curahan hati dari para buruh, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Parial meminta agar pihak Disankertrans segera memangil manajemen PT Finxiang dan PT Bengkulu Karya Guna agar segera menyelesaikan persoalan ini. \"Kami minta selama-lamanya satu minggu dan sudah ada hasilnya,\" tegas Parial

Terpisah, kepada wartawan Kadisnakertran Drs. Husni Hasanudin mengatakan secepat-cepatnya pihaknya proses untuk melakukan pertemuan, para buruh diminta jangan dulu pulang agar segera membawa undangan dari Disnakertrans secara langsung dan adakan peertemuan supaya 1-2 hari sudah bisa selesai. \"Kami baru terima laporan, sebenarnya ini kewenangan kabupaten. Tapi akan menindaklanjuti,\" ujarnya.(100)