Saya tahu bahwa ide seperti ini bisa saja akan mendapat penolakan dari jajaran internal Perumnas sendiri. Secara bisnis, ide seperti ini memang kurang menarik. Tapi karena dana pembangunan rumah susun ini dari BUMN (bukan hanya dari Perumnas yang juga BUMN), maka saya minta kali ini berbeda.
Saya juga tahu, sebagian penolakan itu berlatar belakangan khusus: model \"bedol RT\" seperti itu tidak memberikan peluang untuk ngobyek.
Dirut Perum Perumnas, Himawan Arief Sugoto, saya minta untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI. Di atas kertas ide seperti ini kelihatannya mudah, tapi di lapangan bisa jadi seperti mbah-mbah.
Ada dua terobosan lagi yang saya jadikan pembicaraan saat mojok dengan Jokowi sore itu. Di bidang transportasi dan penanggulangan banjir. Dua-duanya disetujui dan akan kami laksanakan bersama secara cepat. Namun rumah susun Kemayoran akan kami jadikan model dulu.
Saya ingin melihat apakah dalam tiga bulan ke depan sudah bisa ditemukan satu atau dua RT yang mau \"bedol\" ke rumah susun Kemayoran.
Rumah susun itu akan terdiri dari dua tower. Saya sudah minta kontraktor BUMN, PT Hutama Karya untuk menyelesaikannya dalam waktu sembilan bulan. Dirut Hutama Karya, Tri Widjajanto Joedosastro, menyanggupinya. Ini berarti RT yang siap \"bedol\" ke rumah susun Kemayoran sudah harus ditemukan dalam waktu tiga bulan ke depan.
Saya tahu soal rumah susun menjadi salah satu janji kampanye Jokowi dulu. Untuk rumah susun yang sudah ada pun masih banyak persoalan. Sayangnya tidak banyak yang bisa dibantu oleh BUMN. Kecuali satu: keinginan Jokowi agar rumah susun bisa dialiri gas untuk dapur-dapur mereka.
Dirut BUMN yang menangani gas, PT PGN (Persero) Tbk, Hendi Priyo Santoso, sudah menyanggupinya. Tentu dengan syarat bahwa perizinan di bidang pembangunan jaringan pipa gas bisa dipermudah. Selama ini Hendi sering mengeluh sulitnya mendapatkan izin perluasan jaringan gas di Jakarta.