Khawatir dengan hal tersebut, kemarin, 6 orang perwakilan Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu mendatangi kantor KPU Provinsi Bengkulu. Kedatangan Puskaki dan KAMMI ini bermaksud mengingatkan komisioner KPU agar selektif dan tidak salah dalam memilih tim seleksi. Kedatangan rombongan itu pun diterima oleh anggota KPU Provinsi Okti Fitriani MSi, Sekretaris KPU Karmawanto MPd dan Kabag Hukum KPU Junaidi SH. Dan dialog pun digelar di ruangan Sekretaris KPU.
\"Kami ingin mempertanyakan nama-nama calon Timsel yang muncul, padahal sebelumnya tidak ada pengumuman pendaftaran ataupun pemberitahuan kepada masyarakat umum. Kami khawatir, jangan-jangan nama-nama calon itu adalah titipan dari pihak yang memiliki kepentingan dengan politik selama 5 tahun mendatang,\" tanya Ketua KAMMI, Romidi Karnawan saat dialog.
Romidi juga mengungkapkan, Tim Seleski tidak bisa direkrut dengan mudah tanpa melihat track record dari para calon timsel tersebut, hal ini dikarekan timsel akan menghasilkan komisioner KPU yang akan bertugas selama 5 tahun mendatang.
\"Jika memilih orang yang tidak tepat, maka kualitas komisioner KPU yang terpilih nantinya tidak akan jauh beda dengan timsel itu sendiri. Untuk itu, jangan sampai ada timsel ini titipan atau perpajangan tangan dari partai politik,\" tegasnya.
Sementara itu, Koordinator PUskaki Bengkulu, Melyan Sori SPdI mendesak agar KPU Provinsi segera mempublikasikan nama-nama calon timsel tersebut. Menurutnya, langkah tersebut lebih baik untuk meminta tanggapan masyarakat apakah calon tersebut layak atau tidak menduduki posisi sebagai tim seleksi.
\"Sepanjang ini proses rekrutemen Timsel belum pernah dipublikasikan, untuk itu kami minta segara diumumkan melalui media massa, untuk mengetahui kualitas dan kredibilitas yang dimiliki oleh para calon timsel tersebut,\" pintanya.
Minta Ditinjau Ulang Sementara itu, Melyan juga meminta KPU untuk meninjau ulang beberapa nama yang sudah masuk menjadi calon Timsel, diantaranya Drs Syakroni MPd dari akademisi dan Suryawan Halusi yang menjabat sebagai Kabag Humas Pemda Kota. \"Mengapa setiap tahun nama Syakroni selalu muncul, apakah tidak ada orang yang lebih layak di provinsi Bengkulu selain Syakroni,\" tanyanya.
Melyan menegaskan, jika proses perekrutan dilakukan secara formal melalui tahapan tes, tidak menjadi persoalan jika Syakroni tetap masuk. Namun ini diminta langsung oleh KPU, tapi nama Syakroni selalu muncul.
Selain, itu para rombongan ini juga meminta agar nama Suryawan Halusi dihapus dari daftar calon Timsel tersebut. Hal itu lebih baik agar Suryawan fokus membantu walikota untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bengkulu ini. \"Suryawan itu kan birokrat, biarkan dia fokus dengan tugasnya membantu Walikota, karena sama-sama kita tahu bahwa sampai hari ini masalah Pasar Panorama saja tidak tuntas,\" cetusnya.
Mendapati desakan tersebut, anggota KPU Provinsi, Okti Fitriani MSi membantah jika disebut-sebut telah menerima titipan. Pasalnya nama -nama yang beredar tersebut masih belum pasti dan tidak menutup kemungkinan akan diminta nama baru yang dianggap layak. \"Memang banyak yang SMS ke nomor saya, mereka meminta diloloskan menjadi anggota Timsel dengan imbalan sejumlah uang, namun tidak ada yang saya gubris,\" kata Okti.
Terkait dengan proses perekrutan yang telah berjalan hingga muncul sejumlah calon tersebut, Okti enggan membeberkan prosesnya. Ia mengaku menghargai usaha yang dilakukan oleh sekretariat KPU. \"Saya tidak bisa menyebutkan prosesnya seperti apa, karena kita menghargai usaha kawan-kawan sekretariat,\" elaknya.
Terkait permintaan peninjauan ulang terhadap beberapa nama yang muncul, Okti mengaku siap menampung aspirasi para mahasiswa dan perwakilan KAMMI tersebut. Selain itu, Okti juga berjanji akan mengumumkan ke publik nama-nama tersebut huga meminta tanggapan masyarakat. \"Kami sangat berterimakasih atas upaya pengawalan yang dilakukan oleh KAMMI dan Puskaki, dan akan kita ganti nama-nama yang dianggap kurang layak tersebut,\" ujarnya.
Okti menjamin, anggota timsel KPU kabupaten/kota yang akan dipilih nantinya berkompeten dan profesional dan tidak ada yang berasal dari birokrasi. \"Masih ada waktu untuk mengganti nama-nama itu, karena pleno baru akan kita lakukan tanggal 26 atau 27 Maret besok,\" tandasnya.(400)