Batalkan Pembatasan BBM

BENGKULU, BE - Pemerintah merasa kesulitan mengaplikasikan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena terbentur masalah teknis. Hal ini juga diakui oleh Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah, dimana seluruh kepala daerah rata-rata mengaku kesulitan melaksanakan pengendalian BBM Subsidi. \"Memang semua daerah mengaku kesulitan saat Rakor di Lampung,\" kata Junaidi.

Hal ini ditanggapi oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Khairul Anwar BSc.  Dia mengatakan jika pemerintah tidak mampu melaksanakan pembatasan BBM tersebut, sebaiknya pembatasan BBM ditunda. \"Jangan justru menyusahkan masyarakat,\" katanya.

Dikatakannya, jangan sampai dengan pembatasan BBM ini justru menghasilkan pembengkakan anggaran. Dimana, setiap dinas dan instansi di pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan anggaran BBM, namun kenyataan dilapangan penyelewenangan BBM masih terjadi. \"Menimbulkan kerugian negara yang lebih besar. Ada jaminan tidak, selama pengendalian BBM ini diterapkan, kuota penggunaan BBM subsisi menurun, atau justru tidak ada pengaruhnya?\" katanya.

Dia mengatakan selama ini pengendalian BBM tidak berjalan karena kurangnya fasilitas yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan melaksanakan kebijakan. Misalnya, setiap SPBU tidak didukung fasilitas pembelian BBM jenis solar non subsidi. \"Jadi kalau mau beli solar non subsidi, tidak semua SPBU ada, ini namanya kebijakan setengah-setengah,\" katanya.

Namun Gubernur H Junaidi Hamsyah sendiri mengatakan meski sulit dilaksanakan, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan. \"Selagi tidak dicabut aturannya, ya tetap harus dilaksanakan,\" ujarnya. (100)