"Itu bentuk evaluasi dilakukan dan setiap tahun, evaluasi itu terus dilalakukan, sebelum perpanjangan SK," tutup Hamka.
Kesulitan Rekrut Pegawai
Di sisi lain, sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih kesulitan menerima pegawai baru. Perekrutan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun menerima ASN dari luar provinsi maupun daerah.
BACA JUGA:Perjalanan Dinas DPRD Pakai Mobil Travel, Ini Aturannya
BACA JUGA:Kepesertaan BPJS Jadi Syarat Umroh, Kemenag Angkat Bicara
Pasalnya, beban belanja daerah pemprov masih membengkak sampai 38,9 persen dari total APBD (anggaran pendapatan belanja daerah).
Hamka Sabri mengatakan, nilai ambang batas belanja pegawai sudah melewati 30 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).
"Jangankan untuk merekrut ASN, merekrut Pegawai Tidak Tetap (PTT) saja tidak bisa," terang Hamka.
Wancana menerima kuota CPNS dan PPPK tahun ini, menurut Hamka, terus dikaji secara matang. Karena, dari sisi kebutuhan memang pemprov masih kekurangan pegawai, khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan.
"Kalau dari sisi kebutuhan memang kita masih butuh. Kita masih kekurangan banyak guru," ungkapnya.
BACA JUGA:Kasus Pembunuhan Residivis Didalami, Ini Kata Kasat Reskrim
BACA JUGA:Curi Kuota Internet dan Uang Tunai Ratusan Juta, Pria Benteng Ditangkap
Untuk itu, Hamka menegaskan, telah meminta kepada masing-masing OPD melakukan analisis kebutuhan pegawai. Hasil analisis itu, tentu akan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu. Nantinya gubernur membuat kebijakan untuk penerimaan pegawai.
"Pak Gubernur nanti turunkan kepada saya selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Baru nanti akan kita kaji secara anggarannya," tuturnya.
Hamka menyakini, menurunkan anggaran belanja pegawai itu tetap bisa dilakukan. Upayanya seperti tidak menerima terlebih dahulu ASN dari luar provinsi. Lalu, potensi ASN pensiun juga menjadi modal mengurangi belanja pegawai. Belum lagi adanya pegawai meninggal dunia, pindah tugas. Juga bisa mengurangi belanja pegawai.
"Kita tetap optimis, langkah-langkah yang kita lakukan saat ini bisa mengurangi belanja pegawai," tandas Hamka. (151)