Bedah Rumah Sesuai Aturan

Sabtu 09-03-2013,09:50 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar

BENGKULU, BE - Banyaknya persoalan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Kota Bengkulu, membuat walikota harus bertindak tegas.  Beberapa persoalan tersebut, seperti adanya kenaikan harga barang bangunan yang diberikan oleh toko yang telah ditentukan.

Selain itu, juga ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penerima bantuan sebagai ongkos pengiriman barang barang bangunan itu ke alamat penerima. Padahal berdasarkan keterangan Kepala Bappeda Kota Bengkulu, mengatakan pengiriman barang dari toko bangunan ke alamat penerima tidak dipungut biaya sedikitpun, karena diantar langsung oleh pemilik bangunan tersebut.

\"Saya sendiri sudah menerima SMS dari masyarakat mengenai hal tersebut, dan saya juga telah mengarahkan Bappeda untuk menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan SOP yang ada,\" tegas Walikota, kemarin.

Menurutnya, sangat berbahaya jika penyaluran bantuan itu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena BSPS tersebut merupakan program kementerian Perumahan Rakyat yang diperuntukkan MasyarakatBerpengahsilan Rendah (MBR), sehingga harus dikelola dengan baik dan harus tepat pada sasarannya.

\"Jangan mengada-ada, kalau dalam atuaran tidak dikenakan ongkos tambahan dan tidak boleh dinaikkan harga, ya jangan dilakukan. Nanti bermasalah jika tidak mengikuti aturan,\" sampainya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Nuharman SH meminta Pemkot, khususnya Bappeda untuk mengevaluasi proses penyaluran bantuan tersebut.

\"Bappeda harus turun dan cek ke lapangan, jika memang benar ada kenaikan harga barang dan dikenakan ongkos kirim, maka Bappeda sebagai instansi teknis jangan hanya diam,\" tegas politisi PKS ini.

Menurutnya, sejauh ini Bappeda seoalah membenarkan apa yang dilakukan pihak toko dan tanpa mau mendegarkan kelurahan masyarakat.

\"Semenstinya Bappeda itu cek ke lapangan, apakah keluhan masyarakat itu benar atau tidak. Jangan hanya mendengar Tim Pendamping Masyarakat (TPM)  dan pemilik toko, sedangkan keluhan masyarakat sama sekali tidak diperhitungkan,\" kritiknya.

Selain itu, Nuharman juga mengkritik sikap Bappeda yang tertutup dengan media. Menurutnya, sikap tertutup itu akan menimbulkan kecurigaan banyak pihak, sehingga lebih terbuka dan memberikan keterangan sesuai dengan kenyatannya.

\"Kalau selalu menghindar, maka timbul dugaan seolah-olah ada permainan disana, kalau memang benar dan sesuai dengan aturan, maka sampaikan ke publik secara terbuka,\" ujarnya.(400)

Tags :
Kategori :

Terkait