Di sisi lain, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Jon Irwansyah mengatakan, pihaknya menerima penetapan tersebut meski tidak berimbang data yang didimasukkan ke dalam sistem.
"Dari 32 PKS hanya 9 yang menyetorkan dan 3 yang lengkap, tapi kalau kita menunggu terus kapan lagi penetapannya. Suka tidak suka harus kita patuhin," kata Jon.
Menurutnya, sedikitnya PKS yang memberikan invoice, karena banyaknya PKS yang harus meminta izin ke Pimpinan Perusahaan yang rata - rata kantornya tidak berada di Provinsi Bengkulu.
"Karena harus minta izin dari direktur dan manajemennya, Gapki hanya sebatas menghimbau dan tidak seluruh PKS anggota Gapki," tutup Jon.(CW2/Suary).