BENGKULU, Bengkuluekspress.com - Penetapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik itu berbasis darurat ataupun mikro oleh Pemerintah Daerah (Pemda), harus diiringi dengan tindakan untuk dapat menekan laju kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu. Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zulasmi Octarina, SE Senin (12/7). \"Sejak awal penetapan PPKM itu bertujuan untuk menekan laju kasus konfirmasi potisif Corona Virus Disease (Covid-19). Hanya saja, pasca itu hendaknya harus diiringi dengan langkah berupa tindakan, terutama dari Pemda yang sudah menetapkan PPKM itu,\" ujar Zulasmi. Politisi Perempuan NasDem itu menekankan, Pemda jangan hanya sebatas penetapan saja, setelah itu malah dibiarkan. Jadi harus ada tindaklanjutnya, yang tentu saja tetap harus menyesuaikan dengan regulasi. \"Contoh, pemerintah dalam PPKM dilarang keras membuat undangan yang dapat memicu berkumpulnya orang banyak. Ketika ini dilanggar, sikap tegas harus diambil,\" tegasnya. Wanita akrab disapa Rina ini mengungkapkan, ketika usai menetapkan status PPKM namun tidak ada tindaklanjutnya, dikhawatirkan laju penularan Covid-19 di daerah ini tidak bisa dihentikan atau diminimalisir. \"Jika sejak awal dilakukan pengawasan secara ketat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, bisa jadi PPKM yang dimaksud tidak perlu ditetapkan,\" ungkapnya. Ia menambahkan, pihaknya meminta dan mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan atau regulasi, pasca penetapan PPKM. Serta masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) agar memutus mata rantai penyebaran kasus Covid-19. (HBN)
Kategori :