\"Pemerintah daerah juga harus menekan kepada dinas instansi terkait untuk bisa berkoordinasi, Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan, BP4K, Kepala Pertanian Kecamatan (KPK), termasuk PPL yang ada di wilayah kecamatan dan desa masing-masing. Sehingga saat merealisasikan bantuan kepada kelompok tani yang ada benar-benar tepat sasaran,\" kata Evandri.
Selain itu, sebelum merealisasikan bantuan, dinas terkait juga diharapkan terlebih dahulu memberikan sosialisasi maupun pelatihan dengan turun ke lapangan. Sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan potensi dan kebutuhan poktan supaya anggotanya juga bisa paham dan tahun bagaimana memanfaat bantuan yang mereka dapatkan dari pemerintah.
\"Jadi bantuan yang diberikan benar-benar bisa dimanfaatkan dan sesuai potensi masing-masing kelompok tani. Pemerintah juga lebih mudah melakukan poengawasan kalau kelompok tani tersebut benar-benar dibina dan permanen. Janga selalu terkesan bantuan hanya sebatas proyek dan jadi alat politik saja,\" kata Evandri.
Selain itu, kata dia, terkadang yang lebih ironisnya lagi, KPK maupun PPL yang ada sering tidak mengetahui kalau kelompok tani di wilayah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini akibat dari kurangnya koordinasi antar komponen di sector pertanian. Sehingga mereka yang dilapangan sering jadi sasaran protes masyarakat. \"Kedepan kita tidak ingin anggaran yang sudah dikeluarkan jadi sia-sia. Bahkan hasilnya tidak terarah dan tidak memberikan kontribusi kepada kesejahteraan petani di Kabupaten Lebong,\" pungkas Evandri.(777)